TEMINABUAN, Berita lima.com – Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Sorong Selatan ( Sorsel ) bersama Kantor Regional 14 BKN Provinsi Papua Barat menggelar sosialisasi (PPO) Penetapan Pensiunan Otomatis.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat kantor bupati Sorong Selatan dibuka oleh bupati Sorsel Samsudin Anggiluli,SE didampingi oleh Wakil Bupati Sorsel Drs.Marthinus Salamuk, Kamis kemarin.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Cabang Bank Papua Cabang Teminabuan Zulkarnaen,Asisten 2 Setda Sorsel Yonas Howay,SE, Staf Ahli Bidang Otonomi Khusus Drs.Aleksander Homer,Kepala BKD dan Diklat Sorsel Petronela Krenak,SSos,Sejumlah Sekretaris OPD serta,seluruh Kabag Kepegawaian OPD dilingkungan Pemkab Sorsel.
Dalam sosialisi ini menghadirkan pemateri dari Kanreg 14 Manokwari Papua Barat Kabid Pengangkatan dan Pensiunan ASN Kanreg 14 BKN Papua Barat Ida Bagus Oka.S.Sos,M.Ap dan 3 anggota Timnya.
Ida Bagus Oka.S.Sos,M.Ap dalam arahanya mengatakan
bahwa kedatangan tim ini dalam rangka pendampingan dan percepatan dalam persiapan penetapan pensiun òtomatis
Istilah otomatis ini dimaksudkan karena saat ini data kelengkapan tidak perlu berkas yang banyak melainkan hanya 4 surat saja, yaitu Pengantar,BPJP,Pas Foto serta Formulir Permintaan Pensiun Pertama.
Kedatangan pihaknya juga untuk menyampaikan kepada seluruh ASN dikabupaten Sorong selatan bahwa masih ditemukan sejumlah ASN yang seharusnya sudah diUP tahun 2017 namun sampai saat ini masih belum memiliki SK nya,”jelasnya.
“Kami akan melakukan
rekord data yang seharusnya pensiun dan melakukan pengecekan langsung ke masing masing kabupaten, kenapa oknum tersebut belum melakukan pengusulan”,ungkapnya
Kedepan Bappenas merencanakan percepatan pelayanan kepegawaian untuk Papua dan Papua Barat yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2018.Tim ini terdiri dari 1 orang dari pusat 3 orang dari kanreg lainya, 1 orang kanreg 14 ,1 orang dari Bappeda Provinsi dan 1 orang dari BKD Provinsi. Tujuanya dari kegiatan ini adalah untuk mencari,memetakan dan menyelesaikan masalah masalah kepegawaian yang ada di kepegawaian setempat,untuk itu dirinya berharap BKD Sorsel segera dapat memetakan permasalahan yang ada sehingga nantinya dapat diselesaikan dan dilaporkan sampai ketingkat pusat.
Sementara itu Bupati Sorong Selatan Samsudin.Anggiluli,SE dalam sambutanya mengatakan sebagai pejabat yang ditunjuk untuk mengurus dan memproses hak hak pegawai negeri harus cepat dilaksanakan sehingga ASN tidak mengalami permasalahan dikemudian hari.
“Jika seorang pegawai negeri sudah seharusnya pensiun hendaklah diproses sehingga statusnya menjadi jelas,”ungkap Bupati
Bupati mengakui bahwa sistim aplikasi yang ada di sorsel belum memadai sehingga masih terjadi kekurangan yang terjadi.
Ada sejumlah pegawai yang seharusnya sudah pensiun masih menerima gaji sebagai ASN aktif ini merupakan kekurangan dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan gaji aktifnya dan segera memberikan pemberitahuan kepada yang bersangkutan agar memproses pensiunnya.
Hal ini nantinya dapat menyusahkan pegawai yang bersangkutan yang mana nantinya tidak mendapatkan Taspen dan jika melebihi Taspen yang bersangkutan akan mengganti kembali uang yang telah terpakai.
Untuk program percepatan pelayanan kepegawaian di Papua dan Papua Barat
Bupati sangat mendukung kegiatan ini dan berharap agar ASN di BKD Sorsel seharusnya mempersiapkan diri dan berbenah diri serta terus belajar mengelolah sistem aplikasi ini sehingga kedepan dapat diterapkan di Sorsel.(EngelBerto)
