TAMBRAUW, Berita lima.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan Satya Lencana Pembangunan kepada Bupati Tambrauw, Papua Barat Gabriel Asem. Kemendagri juga memberikan penghargaan Satya Lencana Karyasatya kepada aparatur sipil negara (ASN) yang mengabdi selama 10, 20 dan 30 tahun di lingkungan Kemendagri.
Penghargaan tersebut diberikan usai upacara Peringatan Kemerdekaan Indonesia ke-72 yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (17/8) Kemarin.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo, penghargaan diberikan lewat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 59/TK/2017 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan, yang ditetapkan di Jakarta, 21 Juni 2017.
“Ini bukan hanya penghargaan pembangunan di bidang infrastruktur, tapi sosial pendidikan dan lain-lain,” ujar Hadi di Kantor Kemendagri.
Gabriel, kata Hadi, dinilai berhasil membangun Kabupaten Tambrauw dengan infrastruktur jalan, jembatan, bandara, prasarana telekomunikasi, dermaga, pelabuhan, puskesmas, rumah layak huni, peningkatan sumberdaya manusia dengan pendidikan gratis, beasiswa, jaminan kesehatan, peningkatan pangan hingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Sementara itu, penghargaan kepada 318 ASN di lingkungan Kemendagri diberikan lewat Kepres Nomor 67/TK/2017 tentang Penganugerahan Satya Lencana Karyasatya. Para aparatur tersebut dinilai telah melakukan pengabdian dan dedikasi secara terus menerus paling singkat 10 tahun 20 atau 30 tahun.
“Negara memberikan penghargaan kepada mereka karena telah bekerja secara disiplin tanpa cacat dan mewujudkan prestasi di dalam pengabdiannya,” ucap Hadi.
Hadi mengatakan, sesuai tugas dan fungsi Kemendagri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda, seluruh aparatur harus saling bahu membahu dalam membangun sistem pemerintahan daerah (pemda) yang bersih dan akuntabel.
Hadi berpesan kepada penerima penghargaan agar perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Tata kelola pemerintahan harus transparan, akuntabel dan responsif terhadap masalah masyarakat sehingga harus ada percepatan upaya penyelesaian, baik di bidang pelayanan publik maupun koordinasi dengan kementerian lembaga dan pemda, sampai pemerintahan desa,” pungkas Hadi.(Charles)
