Beritalima.com《 Nagan Raya-Perwakilan Masyarakat Beutong Ateuh telah bertemu dengan Pejabat Pelaksana Harian (Pj) Gubernur dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, serta beberapa lembaga sipil di Provinsi Aceh.
Pertemuan tersebut diadakan dengan tujuan melaporkan keluhan dan masalah yang dihadapi oleh Masyarakat Beutong Ateuh selama ini.
Diwalaksana, dalam pernyataannya kepada awak media, 16- Agustus 2023- dia menyampaikan, terima kasih atas kesempatan untuk bertemu dengan insan pers di Banda Aceh. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan dan publikasi mengenai isu-isu terkini yang tengah terjadi di Beutong Ateuh.
Salah satu isu yang sangat krusial adalah masalah pendidikan di wilayah tersebut. Kekurangan yang mencolok adalah belum adanya sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) di Beutong Ateuh. Diwa menjelaskan bahwa keberadaan sekolah tingkat tersebut sangat dibutuhkan di wilayah kami.
Diwa juga menyoroti bahwa anak-anak di Beutong Ateuh harus merantau ke Nagan Raya dan daerah lain jika ingin melanjutkan pendidikan tingkat SMA. Hal ini mengharuskan mereka untuk menyewa kos, yang tentunya menjadi beban berat bagi Keluaganya.
“Berpendapat bahwa pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan pembangunan gedung sekolah tingkat menengah tersebut di Beutong Ateuh.
Selama ini, warga masyarakat terpaksa mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat tinggal bagi anak-anak mereka yang ingin melanjutkan pendidikan SMA. Situasi ini dianggap sangat membebani orang tua mereka, terutama karena anak-anak harus tinggal di kos-kosan sebelum mereka kuliah.
Diwa mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah agar segera mempertimbangkan kebutuhan pendidikan di Beutong Ateuh, sebagai langkah awal dalam mewujudkan kemerdekaan dalam hal pendidikan.
Ia juga menekankan bahwa perhatian terhadap pendidikan seharusnya menjadi prioritas, dibandingkan dengan pemberian izin tambang yang dapat merusak ekonomi masyarakat Beutong Ateuh.
Dalam pandangannya, Diwa berpendapat bahwa izin tambang tidak akan berkontribusi positif terhadap ekonomi masyarakat, justru dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat mengutamakan kepentingan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengambil kebijakan terkait izin tambang.”(**)
