Oleh:
Rudi S Kamri
Saya tidak tahu bagaimana logika berpikir seorang Donny Gahral, Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP). Dalam silang sengkarut masalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Staf Khusus (Stafsus) Presiden Andi Taufan Garuda Putra, Donny Gahral malah meminta masyarakat Indonesia memaklumi kelakuan nista Andi Taufan. Karena masih muda dan dianggap tidak tahu birokrasi. Ini logika absurd dan menggelikan.
Saya tidak tahu apakah narasi yang disampaikan oleh oleh mantan suami Rieke Dyah Pitaloka ini mewakili suara yang sebenarnya dari Istana atau dalam kapasitas sebagai pribadi. Dengan melihat posisi Donny bukan juru bicara resmi Presiden, saya sangat menyangsikan narasi yang disampaikan merupakan suara Istana atau Presiden. Mengingat pula Donny bukan atasan langsung dari para Stafsus Presiden. Kalau yang menyuarakan hal tersebut adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung atau Dini Purwono Stafsus Presiden yang merangkap jadi Juru Bicara Presiden bidang hukum atau Fadjroel Rahman Juru Bicara resmi Presiden, publik masih percaya karena ada kaitan koordinasi kerja dengan Stafsus Presiden.
Mungkin Donny Gahral sedang bergenit- genit cari panggung di tengah kegaduhan. Alih-alih bisa memadamkan api, apa yang dilakukan Donny justru semakin membuat api semakin bergolak dan menjadi melebar kemana-mana. Sekali lagi hal ini merupakan koreksi keras saya terhadap manajemen komunikasi publik di seputar Presiden yang terlihat acak kadut. Masing-masing orang seolah bebas berbicara di depan media. Lalu apa peran Juru Bicara Istana?
Meskipun Andi Taufan sudah minta maaf dan mencabut suratnya, bagi saya tidak cukup hanya diberikan teguran keras. Presiden Jokowi harus tegas memecat atau memberhentikan si cacing kremi Andi Taufan dari jabatan Stafsus Presiden. Ketegasan Presiden Jokowi disamping akan memberikan ‘detterent effect’ juga akan melahirkan kepercayaan publik bahwa Presiden benar-benar seorang ‘a real leader in command’ yang tidak mentolerir sekecil apapun ruang penyalahgunaan wewenang dari anak buahnya.
Di samping itu jabatan Stafsus Presiden milenial juga bukan jabatan strategis. Sehingga pemberhentian seorang atau lebih Stafsus Presiden tidak akan berdampak politik apapun. Dan sudah pasti juga tidak akan berdampak pada kinerja pemerintah sedikitpun.
Presiden Jokowi harus menyadari bahwa saat ini sentimen publik terhadap Stafsus Presiden milenial ini sangat negatif. Karena di samping Andi Taufan, ada juga Stafsus Presiden lain yang berpotensi melakukan ‘conflict of interest’ dengan proyek pemerintah yang sedang dikerjakan. Seperti Stafsus Adamas Belva Syah Devara melalui program Skill Academy dari RuangGuru. Meskipun Belva mengatakan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan proyek pelatihan online terkait Kartu Pra Kerja dan tidak melanggar hukum apapun, tapi di mata publik tetap dipandang sangat tidak elok. Belum lagi Gracia Josaphat Jobel Mambrasar atau yang lebih akrab dengan sebutan Billy yang menyejajarkan posisinya sebagai Stafsus Presiden selevel dengan menteri. Ini suatu blunder kebodohan yang tidak perlu dilakukan.
So, saya tetap berharap Presiden Jokowi segera bertindak untuk memberhentikan Stafsus Presiden yang telah terindikasi menyalahgunakan jabatannya. Cacing kremi tetap cacing kremi, selayaknya dibuang bukan untuk dimaklumi. Hal ini untuk memulihkan kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi.
Satu hal lagi saya usul, Pak Presiden, Tolong tertibkan manajemen komunikasi publik di sekitar Presiden. Jangan semua orang termasuk seorang Staf Ahli di KSP bebas menyuarakan narasi yang mengatasnamakan Istana. Disamping cenderung bias, hal ini akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
Salam SATU Indonesia
17042020
#BuangCacingKremiDariIstana
