SURABAYA, Beritalima.com-
Anggota DPRD provinsi Jatim periode 2024-2029 Cahyo Harjo Prakoso menegaskan bahwa pihaknya saat berkeinginan menjadi anggota legislatif, ambisinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan fasilitasi kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama memperbaiki sektor ekonomi mereka.
“Kami bersyukur ya diberikan tugas di komisi E, meskipun semua komisi menjadi bagian yang sama dari pemerintahan sebagai mitra kerja itu penting. Tapi komisi E ini sangat konsen terhadap pengembangan sumber daya manusia provinsi Jawa Timur. Provinsi yang sangat besar, provinsi yang sangat kaya, beraneka ragam kekayaan alam, beraneka ragam kekayaan budaya, memiliki banyak potensi untuk menjadi provinsi yang go internasional,” terang pria muda berparas tampan yang penuh senyum ini.
Politisi partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa provinsi Jawa Timur memiliki kekayaan alam yang luar biasa, karena itu sudah seharusnya masyarakat sebagai warga Jawa Timur hidup makmur sejahtera.
“Dengan kekayaan yang dimiliki, semestinya masyarakat Jawa Timur hidup makmur dan semua masyarakat tidak ada yang kelaparan. Semua anak-anak bisa sekolah, maka kami ditugaskan di komisi Kesejahteraan sosial ini merupakan suatu penugasan yang menurut kami berat, tetapi hal yang kami inginkan adalah bagaimana tidak boleh ada lagi anak-anak di provinsi Jawa Timur khususnya Kota Surabaya, tidak ada yang tidak sekolah. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang bingung kalau misalkan sakit harus ke rumah sakit, tetapi tidak mempunyai biaya,” tukasnya.
Menurut Cahyo, dengan adanya anggota komisi E, tidak boleh lagi bagaimana keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan kesehatan bingung mau ke mana.
“Nah ini yang menjadi komitmen kami bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Bagaimana pemerintah provinsi harus lebih praktis untuk bisa menjangkau setiap problem kesehatan, problem sosial di masyarakat,” sambungnya.
Terkait kebijakan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang masih blunder, menuai banyak kontroversi, ditanggapi Cahyo dengan bijaksana.
“Saya termasuk secara pribadi bukan pejuang, saya termasuk yang setuju dengan system zonasi karena itu akhirnya memberikan satu keamanan. Keamanan dari masyarakat di sekitar sekolah tersebut, juga sekolah tidak jauh-jauh, maka potensi anak-anak kita yang jauh perjalanannya, ada potensi kecelakaan dan lain-lainnya. Serta menekan pengeluaran biaya sekolah, tidak perlu naik kendaraan umum atau kehilangan waktu karena rumahnya jauh dari sekolah,” paparnya.
Cahyo mengakui jika kebijakan system zonasi masih memiliki banyak kekurangan. Termasuk infrastruktur sekolah yang kurang memadai. Bahkan di kota Surabaya dari 31 kecamatan, hanya 15 kecamatan yang memiliki sekolah negeri, mulai SD, SMP, SMA dan SMK.
“Memang prosesnya harus disempurnakan, jadi semuanya masih membutuhkan evaluasi. Bagaimana mungkin memberikan ruang yang memang kompeten secara kompetensi akademiknya atau non akademik, juga bisa diberi ruang di sekolah-sekolah. Yang pertama investasi, kedua kalau memang tidak bisa membangun sekolah baru, bagaimana pemerintah bersinergi dengan sekolah swasta yang biayanya mahal,” tandasnya.
Cahyo menambahkan, sekolah yang memiliki kualitas bagus
biasanya mahal, yang kualitasnya kurang bagus biasanya cenderung murah.
“Bagaimana yang mahal dengan kualitas baik ini biayanya jadi turun, yang murah yang mungkin kualitasnya kalah bersaing dengan mahal bisa ditingkatkan kualitasnya. Jadi pemerintah memberikan subsidi silang. Kita memberikan subsidi, memberikan intensif kepada sekolah swasta, karena kita tidak bisa menafikan peran besar dari SMA dan SMK swasta yang ada di Jawa Timur. Mereka juga sangat-sangat memiliki peran yang besar terhadap perkembangan intelegensi maupun akademik generasi muda kita,” pungkasnya.(Yul)
