SURABAYA, beritalima.com | Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut hangat kedatangan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat Hasto Wardoyo beserta timnya di ruang kerja Wali Kota Surabaya, Balai Kota Surabaya, Jumat (12/3/2021). Saat itu, mereka berdiskusi tentang berbagai program dalam rangka menurunkan angka stunting dan angka kematian ibu dan anak di Surabaya.
Bahkan, pada kesempatan itu Wali Kota Surabaya menjelaskan tentang berbagai program yang akan dilakukannya demi mendukung program Presiden RI Joko Widodo ini. Ia juga menyampaikan komitmen bahwa Surabaya harus zero stunting dan kematian ibu dan anak.
“Insyallah penurunan bayi stunting dan angka kematian ibu dan anak itu menjadi program yang terpenting di Surabaya, seperti yang disampaikan Presiden untuk menurunkan angka stunting dan kematian ibu dan anak. Jadi, kami tidak hanya ingin menurunkan, tapi kami harus zero,” tegas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Oleh karena itu, Cak Eri memastikan bahwa apapun arahan dari pihak BKKB, mulai dari perhitungannya dan langkah-langkah ke depannya akan terus dikoordinasikan dan disinergikan. “Kami berharap bisa menjadi satu bagian antara Pemkot Surabaya dengan BKKBN, sehingga apa yang diinginkan oleh Presiden bisa kami wujudkan di Surabaya dengan zero stunting dan kematian ibu dan anak, tentu dengan arahan dan bimbingan dari BKKBN,” ujarnya.
Namun, ia juga berharap ke depannya ketika ada warga yang sudah hamil 4 bulan dan akan masuk ke Surabaya, dia berharap tidak dimasukkan ke data Surabaya, karena pemkot sudah tidak bisa menyentuhnya. “Tapi kalau dia memang warga Surabaya dan tinggal di Surabaya, maka itu tanggungjawab kami bagaimana bisa mengatasi stunting dan kematian ibu dan anaknya,” kata dia.
Cak Eri juga memastikan bahwa selama ini sudah banyak program dan pendampingan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya untuk mengatasi stunting dan angka kematian ibu dan anak ini. Bahkan, ia memastikan ke depannya kader-kader dan PKK yang akan mendampingi ibu hamil di setiap RW. “Jadi, kader-kader dan ibu-ibu PKK yang akan kita gerakkan ke depannya untuk mendampingi ibu-ibu hamil,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo mengaku senang hari ini bisa bertemu dengan Wali Kota Surabaya, karena selama dia berkeliling Indonesia bertemu dengan bupati/wali kota serta gubernur, tidak ada yang mengatakan ingin zero stunting dan kematian ibu. “Baru Pak Wali Kota Surabaya ini yang mengatakan seperti itu. Yang lainnya banyak yang merasa berat untuk mengatakan zero kematian ibu,” kata Hasto.
Menurutnya, Wali Kota Surabaya itu sangat semangat untuk mencapai cita-cita zero kematian ibu itu, sehingga dia semakin semangat untuk menurunkan stunting dan angka kematian ibu dan anak di Indonesia. Apalagi, dia sebagai dokter kebidanan tentu merasa memiliki dan berharap jangan sampai ada ibu yang meninggal saat melahirkan.
“Saya senang bisa ketemu Pak Wali, yang satu-satunya memiliki cita-cita nol kematian ibu dan saya sangat mendukung. Saya juga sering sampaikan seperti yang disampaikan Pak Wali juga, sebenarnya visi sang suami itu harus sama dengan visi pemerintah, karena tidak ada suami yang ingin istrinya meninggal karena melahirkan,” kata dia.
Yang lebih membahagiakan, ternyata program yang sedang disusun dan direncanakan BKKBN Pusat, seperti gayung bersambut dengan program yang sudah direncanakan Cak Eri di Surabaya. Menurutnya, ia sudah menyusun Peraturan Presiden tentang ibu hamil yang harus didampingi oleh kader dan PKK.
“Saya tidak janjian dengan Pak Wali, tapi ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Wali sama dengan yang sudah saya susun di pusat, bahwa kader dan PKK yang akan menjadi pendamping utama ibu hamil, saya kira gayung bersambut,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menjelaskan bahwa Surabaya bisa menjadi pilot project untuk zero stunting dan angka kematian ibu dan anak. Sebab, Surabaya itu dukungannya sangat kuat dan relatif terjangkan jika dibanding dengan kabupaten lain yang sangat luas. “Makanya, saya optimis Surabaya bisa menjadi contoh dan pilot project untuk zero kematian ibu,” tegasnya.
Hasto menambahkan, derajat kesehatan bangsa ini ditentukan oleh angka kematian ibu dan angka kematian anak, sehingga apabila angka kematian ibu dan anak bagus, maka derajat kesehatan bangsa ini meningkat, itu yang menjadi masalahnya saat ini. “Jadi, WHO itu kan sebetulnya melihat Indonesia dari angka kematian ibu dan anak. Makanya, program Pak Wali ini sudah segaris dengan yang dicita-citakan bangsa atau Pak Presiden,” pungkasnya. (*)
