SURABAYA, beritalima.com – DPD Partai Hanura Jawa Timur menggelar konsolidasi Caleg DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Timur di Hotel Mercure Surabaya, Senin (1/2/2019). Kegiatan ini untuk membahas strategi pemenangan pada Pileg 17 April 2019 mendatang, termasuk soal kebutuhan dana saksi.
Konsolidasi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD Hanura Jatim, Kelana Aprilianto, dengan didampingi Ketua Bappilu M.Husin, Ketua Badan Saksi Layli Hasan, dan Mulyadi Tamsir dari DPP Partai Hanura.
Dari 51 Caleg DPR RI dan 84 Caleg DPRD Provinsi Partai Hanura Jatim, total yang hadir tercatat 41 caleg, diantaranya Gayatri A. Ardhinindya, Caleg DPR RI Dapil 8 nomor 1, dan Dedy Setio SH MH, Caleg DPRD Provinsi Dapil 1 Surabaya nomor 2.
Ditemui di sela acara, Kelana mengaku optimis Partai Hanura pasti lolos 4 persen ambang batas suara Nasional. “Saya optimis Hanura mampu melampaui Parlementary Threshold 4 persen,” ujarnya.
Dia menegaskan, target Partai Hanura Jatim pada Pileg 17 April 2019 nanti memperoleh 2 juta suara. Target sebanyak itu sangat realistis, dan diyakini akan tercapai.
Kelana bersama tim pemenangan Hanura Jatim juga optimis mampu menambah kursi DPRD kabupaten/kota dari 67 kursi pada periode 2014-2019 menjadi 150 kursi, DPRD Provinsi yang saat ini hanya 2 kursi menjadi 7 atau 8 kursi, dan DPR RI dari 2 kursi menjadi 5 kursi.
“Itu target realistis,” kata Caleg DPR RI Dapil Jatim 2 (Kabupaten dan Kota Pasuruan serta Kabupaten dan Kota Probolinggo) Nomor 1 ini.
Namun dia mengingatkan kader-kadernya, untuk mencapai target itu semua harus kerja keras seperti yang di lakukan selama ini, yang mengaku sering turun ke lapangan untuk menyapa konstituen, termasuk ke pesantren-pesantren.
Dalam konsolidasi itu, yang menarik adalah ketika membahas tentang kebutuhan saksi, terutama terkait dananya. Ketua Badan Saksi DPD Partai Hanura Jatim, Layli Hasan, mengatakan, untuk pengawasan suara Hanura di setiap TPS di Jawa Timur, yang jumlahnya 130.012 TPS, dibutuhkan dana untuk honor saksi sebanyak Rp 26 miliar lebih, dengan perhitungan satu saksi Rp 200 ribu. Dana saksi ini, sebagaimana arahan Badan Saksi DPP Hanura, ditanggung caleg.
Dalam pembagiannya, beban dana saksi masing-masing caleg beda, tergantung tingkatan dan dapilnya. Caleg DPR-RI dari Dapil XI Madura misalnya akan dikenai Rp149 juta, caleg DPRD Jatim Dapil Surabaya/Sidoarjo Rp91,5 juta, dan caleg kabupaten/kota kisaran Rp12 juta.
Namun, kendati sikap sebagian caleg tampak keberatan, termasuk di antaranya ada yang menyatakan tidak perlu saksi, Kelana menegaskan tetap akan memakai saksi di semua TPS di Jawa Timur.
“Kita sudah berjuang menghabiskan energi, waktu dan biaya. Semuanya akan percuma kalau suaranya hilang hanya gara-gara tidak dikawal saksi,” tegas Kelana memutuskan.
Terakhir dalam acara konsolidasi itu Kelana minta para caleg dan kader Hanura Jatim tetap semangat dan bekerja all-out. “Kita buktikan Hanura Jatim jadi pendulang suara terbesar nasional, Hanura Jatim bukan pecundang, Hanura Jatim menang,” tutupnya. (Ganefo)
