Catatan Akhir Tahun : Wujudkan Visi Misi Presiden, Kementerian PANRB Raih Sejumlah Capaian

  • Whatsapp

Jakarta | beritalima.com – Sejumlah capaian reformasi birokrasi telah berhasil diraih oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sepanjang tahun 2020. Capaian ini menurut Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, merupakan bukti implementasi arahan Presiden Joko Widodo untuk reformasi birokrasi secara komprehensif hingga menyentuh jantung permasalahan.

“Sejumlah capaian Kementerian PANRB di tahun ini berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi, serta penyelenggaraan pembinaan manajemen ASN. Capaian ini ,” jelas Menteri saat konferensi pers, mengenai Catatan Akhir Tahun 2020 di rusng serba guna, Gedung Kemenpan RB, Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Selama tahun 2020, Kementerian PANRB mencatat tujuh area capain kinerja strategis PANRB. Pertama, capaian dalam membangun kelembagaan yang lincah dan adaptif. Kedua, mengatur agar aparatur sipil negara (ASN) tetap produktif di masa pandemi Covid-19.

Capaian ketiga adalah dalam pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Sebelumnya, telah diterbitkan Perpres No. 95/2018 tentang SPBE sebagai pondasi kebijakan penerapan SPBE di lingkungan pemerintahan. Keempat, membangun ASN yang profesional, sebagai dasar, telah disusun Grand Design Smart ASN untuk panduan dalam menyongsong era baru pengelolaan ASN dengan basis _human capital management.

Kelima mengenai pengefektifan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta pembentukan kelembagaan pengelola RB Nasional yang terdiri dari Komite Pengarah RB Nasional dan Tim RB Nasional.

Keenam terkait dengan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Dan capaian terakhir adalah mengenai percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam Indeks Pelayanan Publik yang terlihat dengan semakin baiknya penyelenggaraan pelayanan terpadu, digitalisasi pelayanan, serta pemberian pelayanan yang inklusif dan non-diskriminatif.

“Hal ini juga terlihat dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah mencapai 33 MPP dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia,” imbuh Menteri PAN RB.

Redaktur : Dedy Mulyadi

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait