TRENGGALEK, beritalima.com
Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2019 terus dikebut. Sebagai tindak lanjut, pada Kamis (15/8/2019) masing – masing pimpinan komisi gelar rapat guna menyampaikan catatan dari laporan RAPBD Perubahan dimaksud kepada Badan Anggaran ( Banggar).
Salah satu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek, Agus Cahyono yang saat itu sebagai pimpinan rapat mengatakan, jika masing-masing komisi menyampaikan kepada Banggar berbagai hal terkait isu yang menjadi catatan selama ini.
“Dalam rapat Banggar kemarin, ada beberapa isu dari masing – masing komisi yang menjadi catatan. Itu yang akan dijadikan bahan evaluasi dalam rapat selanjutnya,” ungkapnya pada beritalima.com, Jumat (16/8/2019).
Rapat kerja Banggar, lanjut Politisi PKS itu, mengagendakan tentang laporan pimpinan dari komisi. Dan dari yang disampaikan oleh perwakilan komisi, beberapa hal menjadi catatan bersama yang secara tertulis sudah masuk di dalam Banggar
“Semua laporan dan catatan telah ditulis oleh Banggar,” imbuhnya.
Masih menurut Agus Cahyono, semua komisi, mulai dari Komisi I sampai Komisi IV menyampaikan beberapa point penting menurut pandangan mereka. Salah satunya dari Komisi I yang fokus pada peralihan status, Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) agar bisa menjadi definitif. Selain juga, mengenai pengadaan fasilitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra kerjanya guna peningkatan kinerja.
“Beberapa OPD di Kabupaten Trenggalek, unsur pimpinan diisi oleh Plh dan Plt sehingga hal ini menjadi perhatian dari komisi I. Karena status Plh ataupun Plt punya banyak keterbatasan kewenangan,” tandasnya.
Maka dari itulah, masih kata dia, pihak pemerintah kabupaten (pemkab) harus segera mempersiapkan segala hal untuk mengisi jabatan itu.
“Pemkab harus segera mengambil langkah, untuk mendefinitifkan para pimpinan di OPD yang masih berstatus Plh atau Plt,” tegas Agus.
Sedangkan dari Komisi II, sambung Agus Cahyono, menyampaikan catatan terkait dengan pendapatan dari masing masing OPD penghasil. Menurutnya (Komisi II), ada beberapa OPD yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup tinggi namun belum mendapatkan anggaran belanja seimbang dengan target pendapatannya.
“Komisi II soroti masalah PAD, Komisi III lebih menitik di dalam Perubahan APBD dengan kaitan pengelolaan pariwisata. Utamanya dukungan infrastruktur, sehingga bisa menopang berbagai program utama di Kabupaten Trenggalek,” ujarnya.
Terakhir, Komisi IV lebih mengkritisi beberapa hal yang ada kaitannya dengan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) utamanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedomo. Catatannya, agar ada upaya nyata guna pengembangan rumah sakit milik pemkab tersebut.
“Termasuk akses jalan lingkar, serta rencana Akademi Keperawatan (AKPER) yang akan ditarik demi kebutuhan RSUD,” pungkas anggota DPRD dari Dapil I ini. (her)
