SURABAYA, beritalima.com – Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Berbagai inisiatif OJK lakukan, antara lain melalui perluasan program Laku Pandai, dan memfasilitasi pembentukan Bumdes Center.
OJK juga ikut melakukan pendampingan dan monitoring pelaksanaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah serta meluncurkan Tabungan Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA), Reksa Dana Syariahku, program Reksa Dana Mini Mart.
Menurut Deputi Komisioner Humas dan Manajemen Strategis OJK, Anto Prabowo, selama tahun 2018 OJK rutin melakukan kurang lebih 1200 kegiatan edukasi keuangan ke berbagai macam komunitas.
Selain itu juga melakukan peluncuran online Modul E-learning tingkat SD dan SMP, serta pelaksanaan bulan inklusi keuangan yang melibatkan 557 LJK l di 189 kota. Kegiatan ini berhasil membuka 7,5 juta rekening baru.
Terkait perlindungan konsumen, OJK telah melakukan re-branding contact center yang sebelumnya di nomor 1500655 menjadi kontak OJK 157, yang didukung dengan infrastruktur handal dan layanan lebih cepat.
OJK juga melakukan peluncuran Roadmap “Penguatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan (2018 – 2022), serta rutin melakukan pengawasan Market.
Untuk memastikan proses bisnis OJK berjalan efektif dan efisien, OJK melakukan penguatan tata kelola organisasi melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas fungsi AIMRPK.
Juga melakukan optimalisasi Whistle Blowing System (WBS) dan Program Pengendalian Gratifikasi serta Kolaborasi Bidang Governanllll dengan stakeholder.
Meresertifikasi ISO 9001 atas proses bisnis agar kualitas proses bisnis OJK tetap terjaga.
Penguatan tata kelola ini memberikan hasil positif dengan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
OJK juga berhasil meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dan penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) terbaik 2018 untuk kategori kementerian/lembaga dan BUMN/ BUMD. (Ganefo)
