Dompu- Upaya untuk menghindari unsur Nepotisme dan konflik sosial ditengah masyarakat terhadap polemik pengangkatan perangkat Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB.
Pemerintah setempat lewat Camat Dompu, Drs. Nazarudin berencana akan melakukan seleksi dan tes secara terbuka terhadap sejumlah calon perangkat Desa yang telah dinyatakan lulus bahan administrasi oleh panitia penjaringan agar ditetapkan sebagai perangkat Desa definitif.
Hal itu dilakukan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan serta kompetensi yang dimiliki oleh para calon perangkat Desa sebagai dasar pihak Kecamatan untuk mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Desa Mangge Asi agar di keluarkan surat keputusan (SK).
Disamping itu, tes berupa wawancara dan tertulis tersebut sebagai upaya untuk menghindari munculnya unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kepada 19 calon perangkat Desa yang dinyatakan lulus bahan dan telah diserahkan ke Camat akan tes secara terbuka disini (di kantor Camat, red). Bila perlu kita undang semua masyarakat untuk menyaksikannya sendiri. Untuk calon Kepala Dusun agar dilakukan pemilihan langsung oleh masyarakat,” ungkap Camat Dompu, Drs. Nazaruddin saat ditemui tokoh masyarakat dan Pemuda Desa Mangge Asi di ruang kerjanya, Kamis (23/03).
Sebelum itu dilakukan, lanjutnya, pihak nya terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan Bupati Dompu, Kabag Hukum Setda Dompu, DPMPD Dompu dan para pihak untuk merumuskan secara bersama persolan itu.
“Pengangkatan perangkat Desa Dorebara dan Desa Saleko kemarin juga tes di kantor Camat untuk menghindari konflik di tengah masyarakat. Calon Perangkat Desa Mangge Asi pun akan dilakukan tes terbuka seperti itu disini, bila perlu kita suruh pidato satu persatu,” tuturnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Dompu, Kurnia Ramadhan, SE yang juga merupakan warga Desa Mangge Asi mengapresiasi dan sepakat dengan adanya tes secara terbuka yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Dompu tersebut.
“Tes bagi calon perangkat Desa merupakan solusi terbaik untuk meminimalisir sejumlah persolan buruk yang akan terjadi di Desa Mangge Asi,” terangnya.
Sekedar diketahui, bahwa sebelumnya Kepala Desa, Suharlan telah mengeluarkan SK terhadap tujuh orang perangkat Desa dengan tidak melalui prosedur dan mekanisme seperti yang tertuang dalam Undang- undang yang berlaku.
Alhasil, SK tersebut dicabut dengan SK Kades Mangge Asi Suharlan Nomor: 120/015/II/2017 tertanggal 02 Februari 2017 lalu hingga dilakukan penjaringan ulang seperti yang dilakukan panita saat ini.
Pada proses penjaringan dan penyaringan ulang saat ini, terdapat indikasi adanya konspirasi antara oknum Kades dengan para mantan perangkat Desa yang sebelumya dibatalkan.
Konspirasi tersebut merupakan persekongkolan jahat bahwa yang dapat dipilih untuk menjadi perangkat Desa kali ini diangkat dari anak, keluarga dan kerabat para mantan perangkat Desa sebelumnya.
Hal itu terungkap saat Kepala Desa menyampaikan bahan administrasi para calon perangkat Desa di pemerintah Kecamatan. Pasalnya, Kades mengantongi beberapa nama calon perangkat Desa yang akan diusung yakni nama- nama anak, keluarga dan kerabat para mantan perangkat Desa yang sebelumnya di SK kan sang Kades.
Hal ini tentunya menimbulkan kegalauan, keresahan, bahkan berpotensi terjadinya konflik sosial ditengah masyarakat Desa.
Ditambah lagi dengan beredarnya sejumlah kwitansi penerimaan uang senilai puluhan juta rupiah yang diduga diterima langsung oleh Kades Mangge Asi dari empat mantan perangkat Desa di atas stempel Kades Mangge Asi dan materai 6ribu.
“Kepala Desa tidak boleh seenaknya mengangkat perangkat Desa berdasarkan selera dan hubungan keluarga, karena ini bukan jaman Kerajaan. Harus dilakukan tes secara terbuka,” ungkap Usman Thalib selaku Ketua Lembaga Adat. (B5-Syukur/Azwar)
