BANGKALAN, beritalima.com | Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak didampingi Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron turun langsung, memastikan kualitas beras bantuan dari Pemerintah Pusat bagi masyarakat terdampak PPKM di wilayah Kabupaten Bangkalan, Rabu (4/8) siang.
Bertempat di Gudang Penyimpanan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Wagub Emil melarang Bupati Bangkalan dan Dinsos setempat untuk mendistribusikan bantuan beras yang disalurkan melalui Kementerian Sosial RI tersebut.
Dirinya mengakui bahwa kualitas beras yang diterima oleh Dinsos Kab. Bangkalan dalam kondisi tidak baik. Oleh sebab itu, dirinya meminta agar total 1.500 kemasan beras seberat @ 5 kg tersebut agar disimpan dan jangan sampai ada yang sampai ke tangan masyarakat.
“Jadi tadi sudah kita saksikan sendiri bahwa kualitas beras memang tidak baik. Jadi kami menyampaikan kepada Pemkab Bangkalan, jangan didistribusikan dulu, kita akan segera clearkan dan pastikan terlebih dulu,” tegas Emil Dardak, sapaan akrab Wagub Jatim.
Sejalan dengan larangan tersebut, Wagub Emil juga menyatakan bahwa telah meminta Dinas Sosial Prov. Jatim untuk segera mencari pengganti beras bantuan dari Kemensos RI. Hal ini tak lain sebagai wujud percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang telah menanti bantuan tersebut.
“Saya juga sudah sampaikan ke Kadinsos Prov. Jatim, jangan sampai terlalu lama penggantinya. Dalam hitungan hari sudah harus sampai, karena masyarakat sudah menunggu,” terangnya.
“Kami pastikan bahwa mereka yang sudah terdata tetap harus menerima beras yang layak, dan yang ada sekarang ini jangan didistribusikan,” imbuhnya.
Untuk itu, dirinya meminta Kadinsos Jatim untuk segera berkomunikasi dengan berbagai stakeholder guna pemenuhan bantuan beras bagi masyarakat, yakni tetap berkoordinasi dengan Kemensos RI.
Atas temuan di Bangkalan tersebut, Wagub Emil menekankan bahwa hal tersebut merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga betapa pentingnya peran aktif dari pemerintah daerah setempat untuk ikut mengawal penyaluran bantuan ke masyarakat.
“Sebenarnya Kemensos sangat responsif untuk hal semacam ini, jadi kita tahu bahwa ini operasi skala besar. Jadi ini kita perbaiki bersama-sama, kerja bersama. Kami yakin, kalau ini ada kaitan dengan amanat dari supplier yang tidak baik, Kemensos akan mengambil tindakan,” jelasnya.
Senada dengan Wagub Emil, Bupati Bangkalan Abdul Latif juga menyatakan akan menahan sementara paket bantuan beras yang diterima di wilayahnya. Dirinya memastikan bahwa dari 1.500 pack beras tersebut belum ada yang terdistribusi ke masyarakat, mengingat beberapa beras terpantau kurang layak.
“Belum ada yang terdistribusi, karena sesuai dengan arahan Pak Wagub juga, agar beras ini disimpan dulu sambil menunggu pengganti yang lebih baik,” ungkap Abdul Latif.
Sementara itu, tercatat 3.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah menunggu aliran bantuan beras dari pemerintah pusat. 3.000 KPM tersebut merupakan warga terdampak PPKM, namun belum terdaftar sebagai penerima berbagai bentuk bansos oleh pemerintah pusat maupun daerah.(*)
