JAKARTA, Beritalima.com– Alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan dan bangunan seperti pabrik beberapa tahun belakangan semakin tidak terbendung. Akibatnya, puluhan ribu hektar lahan pertanian berkurang tanpa Pemerintah mampu mengatasi atau mendapatkan sawah baru sebagai pengganti.
Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan ST dalam keterangan kepada awak media mengatakan, untuk mengatasi masalah ini dan dalam usaha swasembada pangan yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye menjelang pemilihan presiden 2014 maupun 2019 berusaha mencetak sawah baru.
Namun, kebijakan pemerintah dalam program cetak sawah baru berusaha melibatkan tentara. Hanya saja program yang mudah diucapkan tapi sulit untuk direalisasikan itu menjadi proyek gagal karena dalam pelaksanaan banyak terjadi penyelewengan.
Demikian juga dengan program food estate yang terbukti memiliki sejarah kegagalan di Indonesia. “Pemerintah pimpinan Jokowi terlalu ambisius membuka lahan baru yang membebani negara. Malah Pemerintah sempat mengambil lahan hutan untuk kepentingan food estate.
Wakil rakyat Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengatakan, daripada pemerintah memaksakan proyek pangan melalui cetak sawah baru dan food estate, lebih baik pada kondisi saat ini Pemerintahan Jokowi mengoptimalkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam usaha meningkatkan produksi pangan nasional.
Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai, lahan yang sudah ada sekarang masih perlu dioptimalkan produktivitasnya mengingat masih banyak lahan yang belum tergarap maksimal untuk meningkatkan produksi pangan dan hasil pertanian lainnya.
Johan merinci, saat ini luas lahan baku pertanian yang terdiri dari luas lahan sawah berkisar 7.468.948 hektar, ladang/huma berkisar 5.188.658 Hektar memerlukan perhatian serius pemerintah agar produktivitasnya bisa ditingkatkan.
“Saya berkeyakinan jika pemerintah mensupport petani dengan pola yang baik, lahan yang ada sekarang produktivitasnya akan meningkat sekitar 20-25 persen dari produktivitas sebelumnya,” jelas politisi kelahiran Pulau Sumbawa tersebut.
Johan menyampaikan, saat ini sudah terdata luas lahan pertanian pangan berkelanjutan berkisar 5 juta hektar yang membutuhkan penanganan agar produktivitasnya terus meningkat. “Sebab, lima tahun terakhir cenderung stagnan, padahal kebutuhan pangan terus meningkat,” papar Johan.
Di samping itu, Johan menilai, daripada memaksakan cetak sawah atau food estate, lebih produktif jika pemerintah memprakarsai pemanfaatan lahan tidur dalam usaha meningkatkan produksi pertanian. “Hal ini lebih menjanjikan karena telah memiliki kesesuaian lahan dengan komoditas pertanian,” tutur Johan.
Dia berharap, Pemerintah punya regulasi tegas untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Bahkan Johan mendorong Pemerintah membuat langkah-langkah penguatan pemanfaatan lahan-lahan pertanian yang sudah eksisting.
“Banyak yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan tidak meneruskan ambisi membuka lahan baru yang belum tentu memiliki kesesuaian lahan. Yang pasti, pembukaan lahan baru dalam skala luas akan berdampak negative terhadap lingkungan,” demikian H Johan Rosihan ST (akhir)
