JAKARTA, Beritalima.com– Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai Indonesia membutuhkan perizinan impor otomatis atau automatic import licensing import. Alasan yang disampaikan CIPS adalah perizinan impor otomatis bisa menjaga ketahanan pangan.
Namun, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menolak keinginan CIPS tersebut dan pendalaman harus dilakukan kembali. “Menanggapi isu perizinan impor otomatis atau automatic import licensing import yang disampaikan CIPS, saya rasa perlu pendalaman lagi. Pasalnya, ketahanan pangan sebaiknya tidak menggantungkan diri kepada impor,” tutur dia dalam keterangan pers yang diterima awak media pekan ini.
Senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur itu menambahkan, Indonesia adalah negara agraris besar. Segala kebutuhan pangan dapat disediakan dan dikembangkan serta dibudidayakan. “Jika perizinan impor dipermudah tanpa ada batasan kuota, itu jelas menghancurkan bangunan ketahanan pangan yang saat sedang kita kuatkan,” jelasdia.
Ditambahkan, selama ini keputusan strategis import yang dikontrol melalui Quantitative Restrictions (QR), sering menuai kritik dari masyarakat serta dirasakan merugikan para petani dalam negeri. “Bisa dibayangkan jika keran impor dipermudah syarat dan perizinannya, negara kita akan banjir pangan impor, lalu bagaimana nasib pangan nasional kita?” ujar dia.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan pemerintah harus fokus pada produksi lokal. “Bahkan kita bisa surplus dan tak perlu bergantung pada impor,” demikian AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (akhir)