Kronologi kejadian ketika sidang paripurna berlangsung selama 15 menit, Mailinda Rose megajukan interupsi kepada Ketua DPRD, dia mempertanyakan tentang tanda-tangan undangan yang hanya ditanda-tangani Wakil Ketua DPRD Padang, Asrizal.
“Saya heran kok undangan sidang paripurna istimewa tidak ditandatangani Ketua DPRD, sepertinya tidak legitimasinya seorang Ketua DPRD Padang lagi,” ujarnya.
Tak terima interupsinya diacuhkan Ketua DPRD Padang, Mailinda memilih work out dari sidang paripurna Hut Kota Padang ke-347. Ketika ditanya wartawan Mailinda memilih tidak berkomentar dan berlalu begitu saja.
Namun Dalam akun facebooknya, mailinda Rose mengatakan “Paripurna Hut Kota Padang ilegal,” tulisnya.
Menyikapi itu, Ketua DPRD Padang Erisman mengatakan Biasalah kegaduhan politk, termasuk insiden intrupsi tanda tangan tadi, sebetulnya salah persepsi saja kita berprasangka baik saja. “Tidak ada aturan yang menandatangani harus ketua, boleh juga wakil ketua sesuai prinsip kolektif kolegial, karena ini agenda dewan yang tidak menghasilkana keputusan apapun,” ujarnya
Bagaimana dengan dinamika politik hingga pada upaya pelengseran bapak sebagai Ketua DPRD Padang?
Menaggapi itu, proses di PTUN Padang masih berlangsung kita melakukan perlawanan terhadap keputusan BK DPRD Padang itu, selain itu kita terus melakukan pendekatan dengan banyak pihak di lintas faksi, mudah-mudahan proses ini cepat selesai.
“Ini bagian dari dinamika politik termasuk keputusan BK bernuansa politik sangat kental sekali juga demo dan fitnah lainnya terhadap saya yang tidak berdasar dengan fakta” katanya
Apakah bapak menerima putusan pelengseran diri bapak selaku Ketua DPRD Padang dari pimpinan partai?
Erisman menjawab Saya tidak pernah menerima sepucuk surat apapun terhadap pelengseran saya dari Ketua DPRD, itu pembohongan publik tidak ada keputusan pimpina partai terhadap nasib saya sebagai, “Manuver politik dari sejumlah pihak ini membuat saya terganggu dan tidak nyaman sehingga menghambat agenda kedewanan saya, saya rasa intrik semacam ini segera dihentikan untuk kemaslahatan bersama,” ujarnya.
Bagaimanakah kasus perselingkuhan dan dugaan penyalahgunaan wewenang terkait surat permohonan bantuan ke Bank Nagari?
“Itu hanya fitnah yang kejam terhadap diri saya yang diajukan oleh oknum tertentu agar saya dicopot dari Ketua DPRD Padang, banyak yang ingin dengan posisi saya dan banyak pihak yang tidak suka saya menjadi Ketua DPRD Padang hal ini akan sedang ditindaklanjuti ke kepolisian,” katanya
Gubernur Sumbar H. Irwan Prayitno angkat bicara, dia mengatakan “Walaupun ada masalah di internal DPRD Padang , saya harap anggota DPRD tetap jaga terus kekompakan dan kesolidan demi Padang kota tercinta,” tutupnya.
(mkn/ri/rki)
