JAKARTA, Beritalima.com– Sejumlah wilayah di Kawasan Timur Indonesia mulai Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku dan Sulawesi Tengah masih menjadi daerah atau Provinsi termiskin di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) hal itu bukan terjadi satu atau dua tahun belakangan ini, melainkan sudah puluhan tahun. Kawasan Indonesia Timur selalu menempati posisi teratas daerah termiskin.
Terkait dengan hal itu, Wakil Ketua I Komite I DPRD, Dr Filep Wamafma yang juga senator dari Dapil Provinsi Papua Barat memberikan catatan khusus terkait hal ini. Dirinya berharap Pemerintah membuat kebijakan afirmasi untuk daerah Indonesia Timur lainnya yang tertinggal.
“Setelah pengesahan revisi UU Otsus Papua, kita berharap Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan perhatian penuh berupa kebijakan khusus pada Kawasan Indonesia Timur lainnya. Hal ini karena sejumlah provinsi di Indonesia Timur lainnya masih sangat tertinggal, miskin dan terbelakang,” kata Filep dalam keterangan pers yang diterima Beritalima.com, Selasa (24/8) malam.
“Saya jujur ya, merasakan sekali setiap membaca hasil data BPS terkait kemiskinan di Kawasan Indonesia Timur. Sejak puluhan tahun, tidak ada perubahan.” kata senator Papua Barat kelahiran Biak, 14 Juni 1978 itu.
Menurut senator berbintang Gemini tersebut, kebijakan untuk Kawasan Indonesia Timur harus menjadi perhatian khusus Pemerintah mengingat kesenjangan sosial yang kian hari semakin nampak di Indonesia. Karena itu, Filep mengingatkan, permasalahan kesenjangan dan ketidakadilan sosial dapat menjadi ancaman disintegrasi bangsa.
“Kalau sudah miskin puluhan tahun, itu artinya sudah kronis. Karena itu, perlu kebijakan struktural yang bertujuan memberikan akses yang lebih besar kepada sumber-sumber ekonomi,” tutur Filep.
Untuk itu, Filep mengajak sama-sama untuk dorong segera kebijakan hukum ataupun kebijakan politik. “Kami dari kawasan Indonesia Timue berharap salah satu solusi adalah kebijakan terkait RUU Daerah kepulauan dalam rangka distribusi keadilan dan kesejahteraan. “RUU Daerah Kepulauan telah masuk dalam daftar prolegnas prioritas DPR RI yang diusulkan DPD RI,” demikian Dr Filep Wamafma. (akhir)
