KABUPATEN MALANG, beritalima.com–
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang melakukan sejumlah pemeriksaan di kantor SKPD Wilayah Kabupaten Malang, mulai dari kediaman Bupati, hingga ruang kerja Bupati sejak Senin (08/10) malam. Pemeriksaan tersebut menurut Bupati Malang Rendra Kresna bahwa KPK sedang melakukan tugas pengumpulan data dan keterangan terkait DAK Pendidikan 2011.
Sementara itu dana DAK pendidikan pada 2011 silam, dilansir dari News Indonesia Today, yang menayangkan pemberitaannya beberapa tahun yang lalu menyatakan bahwa pelaksanaan proyek DAK memunculkan isu panas soal keterlibatan oknum wartawan, soal dana pengamanan DAK senilai Rp 400 juta dari dana DAK Pendidikan yang nilainya cukup tinggi, dari sisa DAK Pendidikan 2010 sebesar Rp 52 miliar, ditambah DAK Pendidikan 2011 sebesar Rp 71 miliar dan anggaran dari APBD sebesar 10 persen. Ada dugaan disiapkan sebagai pengamanan untuk 20 wartawan. Sehingga, tiap wartawan diisukan mendapat Rp 20 juta per orang.
Terkait dugaan kasus DAK 2011 Pendidikan Kabupaten Malang, dan menyangkut aliran dana ke beberapa wartawan, saat dikonfirmasi Ketua PWI Malang Raya, periode 2011-2014, Sugeng Irawan, mengungkapkan, bahwa dirinya tidak mengetahuinya.
“Saya tidak mengerti dan mendengarnya jika ada aliran dana Rp 400 juta, terkait pengamanan DAK Kabupaten Malang 2011,” ucap dia, Selasa (9/10/2018).
Sementara, disoal adanya penggalangan wartawan di wilayah Kabupaten Malang saat itu. Menurut Irawan, yang saat itu sebagai Ketua PWI menyatakan PWI pernah diundang untuk membuka pendidikan wartawan tentang pemahaman membaca anggaran.
“Tapi saya tidak tahu jika kegiatan itu dikaitkan dengan dana pengamanan DAK Pendidikan Kabupaten Malang 2011,” jelas dia.
Kembali dijelaskan olehnya, memang saat itu banyak yang hadir jadi peserta untuk kegiatan itu adalah wartawan yang wilayah kerjanya di Kabupaten Malang.
“Waktu itu, sebagai pemateri adalah Pak Williem, yang menjelaskan tentang cara membaca keuangan, sedang saya saat itu memberi pelatihan kode etik jurnalistik dan Undang Undang Pokok Pers,” pungkas dia. (Red)
