JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mendukung roadmap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir untuk menata wajah perusahaan plat merah Indonesia. Dalam coffee morning dengan Erick di kawasan Senayan Jakarta, Kamis (16/1), La Nyalla didampingi Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamuddin, Yorrys Raweyai (Ketua Komite II), Bustami Zainudin (Wakil Ketua Komite II) dam Sekjen DPD Reydonnyzar Moenek.
Dalam pertemuan itu, La Nyalla menyampaikan beberapa catatan DPD RI atas serapan aspirasi dan pengaduan kalangan dunia usaha terhadap BUMN yang dirasa menguasai dan mempersempit ruang gerak swasta.
BUMN paling banyak mendapat pengaduan kalangan dunia usaha adalah Pelindo, Angkasa Pura dan BUMN Jasa Konstruksi. Salah satu indikator banyaknya aduan yang masuk ke DPD, Ombudsman dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. “Artinya, masih terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat,” kata La Nyalla.
Juga disebutkan, beberapa asosiasi di sektor pelabuhan seperti INSA, ALFI serta IPERINDO pernah mengadukan beberapa persoalan yang mereka alami ke DPD RI terutama kurangnya layanan diberikan Pelindo kepada swasta yang beraktifitas di lingkup pelabuhan.
Di Surabaya dikeluhkan tentang pendangkalan alur, sehingga pengusaha galangan kapal kesulitan mendapat pekerjaan kapal skala besar. Ini salah satu contoh saja. Saya berharap roadmap yang disusun Menteri BUMN mampu mewujudkan kejayaan BUMN untuk menjadi pemain global. Mengikuti tender pekerjaan di luar negeri sehingga memasok devisa negara seperti dilakukan PT Pindad, PAL Inka dan PT Dirgantara Indonesia.
Menangapi masalah itu, Erick mengatakan, apa yang disampaikan Ketua DPD RI dalam pertemuan ini arahnya sama dengan arahan Presiden Jokowi. Intinya, BUMN tidak mematikan pengusaha swasta. “Presiden menugaskan kami untuk menciptakan ekosistem yang baik antara BUMN, Swasta, BUMD dan BUMDes. Itu yang sedang kami susun dan jalankan termasuk penggunaan key performance indicator dalam penataan ini.”
Dikatakan, Menteri BUMN punya kewenangan menutup atau memerger perusahaan plat merah yang ada. “Ini salah satu bagian dari cara untuk mengembalikan BUMN kepada core bisnisnya. Kita konsolidasikan atau kita tutup. Intinya harus back to core business,” kata dia.
Sebab, lanjut pengusaha di sektor media dan sport itu, dari Rp 210 trilyun keuntungan BUMN, disumbang tidak lebih dari 10 BUMN saja. “Jadi lebih baik fokus kepada BUMN yang besar-besar saja, daripada ke yang kecil-kecil, yang malah bersaing dengan UKM dan swasta menengah,” ungkap dia.
Erick juga memaparkan rencana pengembangan pelabuhan Benoa menjadi world class port yang memadukan layanan jasa pelabuhan dan bisnis serta pariwisata. “Nantinya Benoa menjadi one stop area yang dilengkapi dengan pusat kesenian, wisata kuliner dan pusat perdagangan UMKM. Juga convention hall, pusat perdagangan dan lainnya sehingga kapal-kapal pesiar yang sandar, bila waktu singgahnya hanya sebentar, mereka tetap bisa belanja dan juga menikmati kuliner.”
Pelabuhan ini selain punya area hutan kota, juga dilengkapi terminal energi, industri perikanan dan instalasi pengelolaan air limbah. Tak ketinggalan penataan jalur nelayan dan tempat sandar kapal-kapal nelayan. “Ini akan menggerakkan ekonomi kawasan dengan cepat,” demikian Erick Thohir. (akhir)
