JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan, Yudi Latif yang tampil sebagai nara sumber dalam peluncuran buku ‘Negara dan Politik Kesejahteraan’ di Gedung Perpustakaan Nasional jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/3) siang menyebut Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Muhaimin Iskandar Calon Presiden 2024.
Mendengar ucapan Yudi yang didampingi Chief Exceutive Officer CEO) PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah dan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Arif Satria serta KH Yahya Cholil Staquf dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membuat hadirin yang sebagian besar warga nahdiyin tersebut bertepuk tangan memberikan aplaus.
Muhaimin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam peluncuran buku itu meminta negara untuk wajib hadir untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, kehadiran negara merupakan solusi atas dampak masalah yang dihadapi masyarakat saat ini.
Negara hadir, ungkap wakil rakyat dari Dapil VIII Provinsi Jawa Timur itu, untuk memberikan jalan keluar buat rakyat. Dan, UUD 1945 gamblang mengamanatkan negara melindungi segenap tumpah darah bangsa serta memajukan kesejahteraan umum.
Dikatakan, laki-laki kelahiran Jombang, 24 September1966 itu, Pemerintah perlu reorientasi politik kesejahteraan. Pengelolaan negara arah politik kesejahteraan terletak kepada komitmen negara dalam memberikan keleluasaan, akses, peluang pada warga dalam meningkatkan taraf hidup serta pengaturan institusional yang dapat menjamin kesejahteraan.
Setidaknya, kata Cak Imim, terdapat empat langkah fundamental untuk mewujudkan visi politik kesejahteraan. Negara harus menjadikan sistem jaminan sosial. Komitmen politik kesejahteraan harus dimulai dengan pemenuhan hak dasar warga negara, pembangunan berbasis sumber daya produktif perekonomian sebagai penopang sistem jaminan sosial.
Karena itu, Cak Imin meminta Negara tidak hanya mendorong equity of opportunity, tetapi juga proaktif membantu menuju keadilan sosial. Jadi, afirmasi tetap menjadikan kewajiban negara hadir. Politik kesejahteraan harus bertindak pada asas pertumbuhan ekonomi dan hasil pembangunan yang dihasilkan berorientasi kepada pemerataan ekonomi berkeadilan.
Selain itu juga menciptakan Pemerintahan kuat dan responsif terhadap persoalan publik. “Langkah ini bisa dimulai dengan inovasi pelayanan publik. Nah, problem yang belum tuntas juga bagaiamana agar birokrasi negara teras utama pelayanan publik yang memadai,” demikian Muhaimin Iskandar. (akhir)
