JAKARTA, beritalima.com – Jakarta – Rombongan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Rombongan BPK dibagi dua tim yang mengawasi kerja Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Mereka akan berada di Tanah Suci hingga 28 Agustus nanti. Di Bandara Jeddah, tim itu disambut Konjen RI di Jeddah Hery Saripudin dan Kepala Daker Bandara Arsyad Hidayat.
Disela-sela kunjungannya, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar memuji pelaksanaan jalur cepat (fast track) di Bandara King Abdul Aziz. Ia juga terkesan dengan kondisi lengang di bandara tersebut. “Dulu sebelum-sebelumnya tak begini,” katanya kepada wartawan melalui pesan WA saat menengok bus yang mengangkut jemaah Indonesia ke Makkah, Rabu (15/8).
Bahrullah menerangkan, rombongan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, Senin (13/8/2018), langsung melakukan peninjauan proses kedatangan sejumlah di bandara tersebut.
Proses kedatangan pertama yang ditinjau adalah kedatangan Kloter 58 Embarkasi Jakarta-Pondok Gede di jalur fast track Gerbang A, Bandara Jeddah. Selepas itu, mereka juga menengok keberadaan klinik Kesehatan Haji Indonesia di Bandara Jeddah. “Soal kesehatan dan perjalanan memang jadi objek pantauan tiap tahun,” kata Bahrullah.
Dalam kunjungan tersebut, Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis, juga menengok keberadaan klinik Kesehatan Haji Indonesia di Bandara Jeddah. “Soal kesehatan dan perjalanan memang jadi objek tiap tahun,” kata Anggota VI BPK di Bandara Jeddah melalui siaran pers yang dikirim Humas BPK kepada wartawan, Rabu (15/8).
Anggota VI BPK RI mengatakan, ada peningkatan tahun ini dibandingkan tahun lalu soal pelayanan kesehatan. Tahun ini, peningkatannya adalah keberadaan klinik kesehatan Indonesia di Bandara King Abdul Aziz. “Jadi memang lebih bagus sekarang,” kata Harry.
Kendati demikian, ia mengatakan akan terus melakukan pemantauan secara spesififk terkait pelayanan kesehatan tersebut. Namun masih ada rekomendasi BPK yang belum dijalankan perihal pelayanan kesehatan haji, yang sebelumnya BPK menginginkan pelayanan kesehatan masuk dalam sistem Kedutaan Besar RI di Arab Saudi sebagai atase.
Ditambahkan, pelayanan kesehatan haji tak bisa dibatasi waktu tugas selama penyelenggaraan, karena jamaah Indonesia telah berada di Tanah Suci sebelum dan sesudah waktu penugasan tim kesehatan di Tanah Suci.
Namun, Harry Azhar tak menyinggung soal jamaah reguler karena seluruh jamaah reguler tiba di Tanah Suci selepas seluruh petugas tiba. Kendati demikian, menengok pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, ada sejumlah jamaah yang masih memerlukan perawatan di rumah sakit Arab Saudi pada akhir masa kepulangan jamaah.
Ia juga mengatakan, BPK merekomendasikan perawatan kesehatan terpadu di Tanah Suci. “Sekarang belum terkomunikasikan,” pungkasnya. (Red).
