JAKARTA, Beritalima.com– Legislator Komisi VI DPR RI membidangi perdagangan dan Perindustrian, Hj Nevi Zuairina meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Farmasi memetakan kebutuhan bahan baku penyediaan obat serta suplemen untuk menjamin kontiniutas produksi dalam negeri.
Bila perlu, ungkap anggota DPR RI dari Dapil II Provinsi Sumatera Barat itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan perusahaan plat merah tersebut, pertengahan pekan ini, BUMN Farmasi mengajukan road map kebutuhan pasokan (supplay chain) kebutuhan relaksasi regulasi serta pendanaan. “Saya meminta semua BUMN Farmasi, saling berkoordinasi untuk memfokuskan ketersediaan alat bantu bagi tenaga medis di seluruh Indonesia agar tidak menjadi langka,” ucap Nevi.
RDP virtual Komisi VI DPR RI itu dilakukan dengan Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma, Kimia Farma, Indofarma dan Phapros beserta jajaran. “Jangan sampai ada mafia alat kesehatan masuk di lingkungan kesehatan ini. Celah sesempit apapun harus ditutup agar dunia kesehatan kita semakin baik karena sudah didukung dengan anggaran negara cukup besar,” kata Nevi.
Dikatakan Ketua Yayasan Kanker Indonesia ini mengatakan, semua pihak termasuk komisi VI DPR telah memahami, bangsa Indonesia belum memiliki kedaulatan kesehatan. Itu ditunjukkan kepada kesiapan negara dalam menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19) masih tampak tidak kokoh.
Waktu yang berlarut-larut, lanjut perempuan berhijab kelahiran Jakarta, 20 September 1965 tersebut, menjadi bagian dari indikator semakin lama penanganan wabah ini, semakin tidak siapnya Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadapi persoalan wabah ini. Karena itu, Komisi VI DPR RI meminta BUMN Farmasi menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kedaulatan kesehatan Indonesia.
“Semua sepakat ya, baik Komisi VI dan BUMN Farmasi, agar Perusahaan milik negara yang khusus menangani farmasi ini secara maksimal menyediakan APD, Masker Hand Sanitizer, alat rapid test, obat dan vitamin agar masyarakat dapat mengakses semua produk ini dengan mudah di dapat dan terjangkau harganya”, ucap Nevi.
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Sumatera Barat ini menjelaskan, Komisi VI telah mengamanatkan kepada BUMN Farmasi agar prioritas penyediaan produk kesehatan pendukung penanggulangan Covid-19 mampu diproduksi dari dalam negeri.
Penyediaan produk dalam negeri menurut Nevi bakal berpengaruh sangat signifikan terhadap jumlah dan harga yang sekaligus memotong kinerja para mafia alat-alat kesehatan. Penekanan prioritas penggunaan komponen bahan baku dari dalam negeri dan melakukan eksplorasi terhadap biota yang tumbuh di seluruh Indonesia dalam memproduksi obat, akan mewujudkan kemandirian obat nasional.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini juga meminta BUMN Farmasi menyelesaikan persoalan yang cukup serius akibat limbah atau sampah medis bekas penggunaan pasien yang terpapar Covid-19. Berbagai penelitian dan analisis yang telah diterbitkan di berbagai jurnal internasional seperti New England Journal of Medicine, virus Corona bertahan di luar tubuh manusia dalam durasi yang sangat lama dan itu cukup untuk menulari manusia.
Misal, bila virus ini berada di atas kardus, akan mampu bertahan hingga 24 jam, sedangkan bila di atas permukaan plastik atau logam stainless, akan bertahan antara dua hingga tiga hari. Hasil studi di China yang merupakan negara pertama terkena wabah Corona menunjukkan penambahan limbah medis yang mencapai hingga 6.066 ton per hari. Pada studi tersebut, penyederhanaan informasinya mengukur setiap pasien positif virus Corona menghasilkan limbah medis 14,3 kg.
“Saya berharap, BUMN Farmasi akan bergerak cepat sesuai amanat bersama hasil rapat Komisi VI DPR RI. Penyediaan APD dan Penanggulangan Sampah Medis Covid-19 agar menjadi perhatian penuh dan dapat segera di eksekusi dari hasil refocussing anggaran berbagai kementerian untuk penanganan wabah covid-19 ini,” demikian Hj Nevi Zuairina. (akhir)
