JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior yang juga ekonom di Komisi XI DPR EI, Dr Hj Anis Byarwati mengatakan, pandemi virus Corona (Covid-19) telah menyebabkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran terjadi di tanah air.
“Selain meningkatnya angka pengangguran akibat PHK besar-besaran, juga jumlah rakyat miskin mengalami peningkatan dan semakin memburuk dengan tekanan dampak pandemi Covid-19,” ungkap politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Hal itu disampaikan Anis ketika menjadi pembicara dalam webinar yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dengan tema ‘Peran Pemuda dalam Mengawal Peluang dan Tantangan Politik di Era Digital’ akhir pekan ini.
Selain Anis, Ketua DPP PKS 2020-2025 bidang Ekonomi dan Keuangan ini, juga tampil sebagai pembicara Saivol Firdaus (Akademisi dan Praktisi Hukum) dan Agnia Addini (Duta Politik&Fungsionaris Kohati PB HMI 2021-2023).
Mengawali pemaparannya, Anis menjelaskan tentang peningkatan kemiskinan di Indonesia terutama sejak terjadinya pandemic Covid-19. “Pandemi telah menyebabkan gelombang PHK cukup besar.
Selain jumlah pengangguran meningkat tajam, rakyat miskin di tanah air juga meningkat. Dan, itu semakin memburuk dengan tekanan dampak pandemi Covid-19.
Dari data uang dimiliki Anis, 2020 rakyat miskin meningkat 1,63 juta jiwa dari September 2019, totalnya menjadi 26,42 juta atau 9,78 persen dari penduduk Indonesia. September 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 24,79 juta atau sekitar 9,22 persen dari total penduduk Indonesia. ”Angka ini menunjukan peningkatan 1,28 juta jiwa dibanding Maret 2019.”
Pada kesempatan itu, Anis menekankan, meski digambarkan pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama terjadinya lonjakan tingkat kemiskinan 2020 tetapi melihat data yang disajikan dengan rentang waktu sebelum terjadinya pandemi Covid-19, hal ini memberikan kesimpulan, Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berhasil atau gagal dalam menangani kemiskinan di Indonesia.
Dikatakan wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur tersebut, pandemi Covid-19 memperparah keadaan dengan banyaknya penduduk yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan.
Anis juga mengangkat tentang isu ketimpangan. Dipaparkan, sejumlah data menggambarkan kondisi mutakhir, dimana menurut Badan Pusat Statistik (BPS), gini ratio mengalami kenaikan menjadi 0,381 pada Maret 2020 dari 0,38 Agustus 2019.
“Meningkatnya gini ratio menggambarkan tidak optimalnya kinerja pemerintah dalam upaya menekan kesenjangan,” ungkap pemegang gelar Doktor Ekonomi Syariah Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini.
Pada kesempatan itu, Anis juga menyampaikan pendapat seorang peneliti senior terkait ekonomi Indonesia dari University of London, Anne Booth (2020) yang menilai, persoalan ketimpangan pendapatan dan kekayaan di Indonesia adalah masalah yang serius.
Bahkan, menurut Booth, persoalan ketimpangan mutakhir juga dianggap lebih buruk dibandingkan di era Orde Baru. “Ketimpangan pendapatan yang meningkat antara yang kaya dan yang selebihnya tidak, hanya akan menciptakan ketidakstabilan sosial ke depannya, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi.”
Hal lain yang digaris bawahi Anis, mengenai menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Pandemi Covid-19 membawa pengaruh terhadap IPM di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan IPM 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Indonesia 2020 tercatat 71,94 atau tumbuh 0,03 persen (meningkat 0,02 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
Mirisnya, jelas Anis, dilihat dari status pembangunan manusia per Propinsi 2020, dapat disimpulkan sebagian besar propinsi di Indonesia (23 dari 34 propinsi) berada di bawah IPM rata-rata nasional (71,94). Level pendidikan Indonesia dalam konteks internasional juga tidak terlalu memuaskan.
Berada dalam posisi 65 dari 141 negara terkait skills (kemampuan) dalam laporan World Economic Forum – Global Competitiveness Index 2019. Ini menempatkan Indonesia urutan 4 di ASEAN dibawah Singapura (19), Malaysia (30) dan Brunei (59).
Karena itu, Anis yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menegaskan, tugas pemuda pada hari ini adalah memberikan masukan dan menghadirkan solusi. Ia menyampaikan, peluang yang dimiliki Indonesia hari ini sangat terkait dengan besarnya jumlah pengguna internet (dunia digital).
Lembaga pemantau penggunaan dunia maya Hootsuiter menyampaikan Januari 2020, pengguna internet di Indonesia 174,5 juta orang (64 persen) dari populasi penduduk), 160 juta orang aktif di sosial media (59 persen) populasi penduduk) dan terdapat 332,4 telfon seluler aktif di Indoensia (124 persen populasi penduduk). Data ini menunjukkan, peran pemuda dalam pemanfaatan dunia digital, sangat potensial dioptimalkan.
Namun, tidak bisa dipungkiri masih terdapat sejumlah tantangan dalam penggunaan digitalisasi di Indonesia diantaranya kehadiran buzzer yang belum bisa ditertibkan, UU ITE dengan pasal karetnya serta belum meratanya akses internet.
“Dengan tantangan yang ada, bukan bearti pemuda harus berhenti berkontribusi, akan tetapi justru harus memicu para pemuda untuk bisa kreatif dan inovatif lagi dalam memanfaatkan dunia digital,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
