JAKARTA, beritalima.com — Selama lima hari, mulai 22 hingga 26 Mei 2017, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Padang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) tentang perencanaan anggaran Tahun 2018, pedoman dan teknis pembahasan KUA – PPAS, P-APBD dan Ranperda PP – APBD Tahun 2016. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta, berkoordinasi dengan BPSDM Kemendagri.
Melalui Bimtek ini, para anggota legislatif diberi pemahaman mendalam bagaimana cara – cara menentukan APBD 2018 dan KUA-PPAS dengan aturan – aturan terbaru. Selanjutnya bagaimana melihat LKPD.
“Dalam bimtek ini kami diajarkan dengan aturan -aturan baru agar tidak salah lagi dalam menyusun anggaran ke depan. Selanjutnya, supaya tidak ada lagi program – program yang tidak sejalan dengan visi misi yang diinginkan, ataupun menyalahi aturan yang ada,” ungkap Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra, yang dihubungi di sela-sela kegiatan, Kamis (25/5/2017).
Secara terpisah, anggota DPRD Padang Helmi Moesimmenyampaikan, dalam Bimtek itu, anggota dewan lebih mendalami aturan baru tentang pembahasan APBD 2018 dan LKPJ. Yang penting juga mengenai LHP BPK yang diterima oleh pimpinan serta diteruskan ke anggota DPRD kemudian. “Itulah yang akan dibahas pada LKPD,” pungkas kader Golkar ini.
Anggota DPRD Padang, Mizwar Jambak juga menyampaikan, dalam Bimtek tersebut selaku anggota DPRD diajarkan lebih mendalam mengenai regulasi – regulasi baru supaya nantinya tidak ada kesalahan- kesalahan dengan aturan yang ada. “Intinya, jangan sampai terjadi penyimpangan mengenai anggaran dari aturan yang telah ada,” jelas Mizwar yang juga kader Golkar tersebut.
Sementara, Mailinda Rose anggota DPRD Padang dari Fraksi Nasdem menambahkan, kegiatan Bimtek penting diikuti seluruh anggota DPRD untuk mengetahui aturan-aturan baru soal penyusunan APBD. Apalagi, ada aturan-aturan baru yang perlu dipahami anggota dewan dalam menyusun APBD, makanya Bimtek sangat perlu diikuti selaku anggota dewan.
“Bimtek ini penting karena akan meningkatkan kapasitas anggota DPRD sehingga produk-produk DPRD, baik itu produk hukum berupa Perda maupun fungsi pengawasan DPRD dapat semakin baik serta berkualitas,” ujarnya.
Menurutnya, Bimtek yang dilaksanakan juga bertujuan agar seluruh komponen yang ada di DPRD berkerja sesuai dengan tupoksinya. Dengan kegiatan itu diharapkan SDM para wakil rakyat menjadi lebih baik dalam menjalankan tupoksinya dan sebagai penyambung lidah rakyat agar pembangunan ke depannya makin lebih baik lagi.(rki)
