TRENGGALEK, beritalima.com
Dampak dari adanya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang mencapai 97,4 miliar rupiah maka banyak kegiatan yang harus di evaluasi. Itu dilakukan menyusul adanya penetapan APBD tahun 2020 di angka 1,97 triliun rupiah. Asumsi itu dinilai mengalami penurunan sekitar 30 miliar rupiah jika dibandingkan APBD pada tahun sebelumnya.
Namun begitu, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, H. Samsul Anam menyikapi itu dengan tetap tenang penuh percaya diri. Dirinya mengatakan, jika APBD yang ditetapkan itu memang mengalami defisit dari total belanja sebesar Rp 2,07 triliun. Meskipun demikian, pihaknya selalu optimis jika nantinya pembiayaan dari pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai perencanaan.
“Dengan adanya defisit yang mencapai 97,4 miliar rupiah, kami masih tetap optimis kok. Menyiasati itu, pastilah dengan banyak strategi. Diantaranya, efisiensi-efisiensi kegiatan sesuai skala prioritas,” ungkapnya ketika dikonfirmasi beritalima.com, Selasa (26/11/201).
Menurutnya, dikalangan parlemen meminta kepada pihak eksekutif agar lebih jeli dan teliti dalam menentukan skala prioritas ketika melaksanakan kegiatan. Pasalnya, selain defisit untuk alokasi APBD tahun 2020 juga menurun sebesar 145 miliar rupiah dari asumsi belanja di KUA-PPAS.
“Efisiensi pada kegiatan yang dinilai kurang mendesak bisa menjadi alternatif, apalagi tahun ini cukup berat karena ada hajat demokrasi yaitu pembiayaan Pilkada,” imbuh Samsul.
Masih kata Samsul, defisit belanja Rp 97,4 miliar itu direncanakan akan ditopang dengan adanya dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) 2019 yang dimasukan kedalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2020. Itu akibat pendanaan Pilkada saat ini tidak dapat dianggarkan lewat dana cadangan sebagaimana periode tahun sebelum-sebelumnya.
“Untuk aturan yang baru tidak bisa dianggarkan melalui dana cadangan. Kalau dulu masih bisa kita Perda-kan, namun kini harus di masukan ketika tahun bersamaan,” pungkasnya.
Dilain pihak, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menandaskan jika dalam kaitan ini, eksekutif sebenarnya sudah melakukan langkah efisiensi. Utamanya beberapa kegiatan yang dinilai tidak atau kurang mendesak. Hal itu dilakukan dalam rangka penghematan ketika harus menyikapi adanya penurunan dana perimbangan dari pusat.
“Ketika berbicara kaitan defisit kemarin kita lebih defisit lagi saat mengasumsikan pendapatan dan transfer daerah ke daerah. Diluar prediksi, ternyata yang dari pusat malah menurun,” ujarnya.
Masih kata dia (bupati), eksekutif sejak beberapa waktu lalu bahkan telah melakukan penghematan belanja untuk beberapa agenda yang bukan prioritas. Diantaranya, menunda renovasi dan pembangunan gedung yang dinilai masih layak digunakan. Akan tetapi, guna memicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata akan mendapatkan penambahan anggaran mengingat hasil retribusinya masih tertinggi.
“Untuk pengembangan sektor pariwisata, kucuran dana akan ditambah mengingat PAD tertinggi berasal dari retribusi wisata. Itu selaras dengan tema RKPD yang menjadikan pariwisata sebagai prioritas,” urai bupati.
Sampai saat ini, sambung Gus Ipin (panggilan akrab bupati) pemerintah kabupaten Trenggalek melakukan efisiensi sekitar 30 hingga 40 persen dari total belanja APBD. Namun demikian, pihaknya tidak memangkas alokasi dana desa maupun mengurangi usulan masyarakat.
“Meskipun seharusnya ada penurunan sekitar 15 persen akibat berkurangnya dana transfer dari pusat, akan tetapi Pemkab tidak pernah mengurangi jatah pembangunan di desa. Tetap diakomodir kok usulan-usulan yang dari Musrenbang,” tegas suami Novita Hardiny tersebut. (her)
