Jakarta, beritalima.com| – Dampak dari beberapa peristiwa kerasunan massal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan MBG tidak justru merugikan anak-anak yang mestinya menjadi penerima manfaat utama.
“Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, untuk bisa pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik dan jangan sampai kemudian anak-anak yang dirugikan,” ujar Puan di Senayan, Jakarta (22/9).
Pernyataan Puan muncul setelah rentetan kasus keracunan massal yang diduga kuat bersumber dari menu MBG. Insiden terbaru terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (17/9), di mana 251 pelajar dari berbagai sekolah, mulai dari SD hingga SMA, tumbang usai menyantap menu MBG.
Tak hanya di Sulawesi Tengah, kasus serupa juga mencuat di Kabupaten Sumbawa, NTB. Sedikitnya 90 siswa di Kecamatan Empang harus mendapat perawatan medis setelah diduga keracunan menu MBG di sekolah. Belum cukup, belasan siswa SD Negeri 19 Kota Tual, Maluku, juga mengalami gejala serupa sehari setelahnya.
Fakta ini memunculkan pertanyaan publik: sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap kualitas makanan MBG? Apakah program ini disiapkan dengan matang atau hanya dikejar target politik semata?
Puan sendiri mengakui pelaksanaan MBG tidaklah mudah, tetapi ia menekankan perlunya tanggung jawab serius dari pihak-pihak terkait. “Memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut, karenanya pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total,” jelassnya.
Kritik publik juga semakin menguat, bahkan muncul usulan agar program ini dialihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT) agar risiko distribusi makanan buruk bisa dihindari. Namun, langkah ini tentu akan mengaburkan tujuan awal program, yakni memastikan kesehatan gizi anak terpenuhi setiap hari di sekolah.
Jurnalis: rendy/abri
