Bogor, beritalima.com| – Ribuan pekerja di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terancam kehilangan pekerjaan akibat penyegelan sejumlah perusahaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan berencana akan melaporkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto
Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) menuding kebijakan Menteri Hanif Faisol bersifat tebang pilih dan memukul keras sektor ekonomi lokal. Ketua AMBS Muhsin mengatakan, lebih dari 2.000 karyawan kini dirumahkan akibat penyegelan. Dari jumlah itu, sekitar 1.016 orang berasal dari kawasan Megamendung, sementara 1.300 lainnya terdampak langsung sanksi dari KLH.
“Kami meminta kepastian hukum dari Pak Menteri. Setiap hari jumlah pekerja yang dirumahkan terus bertambah,” ujar Muhsin, kepada wartawan (5/10). Menurutnya, kebijakan pencabutan segel terhadap sembilan perusahaan wisata di kawasan Puncak tak diikuti dengan perlakuan adil bagi perusahaan lain.
“Kalau sembilan sudah dicabut, yang lain juga harus. Kami hanya menuntut keadilan,” protes Muhsin. AMBS berencana mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan langsung keresahan masyarakat yang kehilangan pekerjaan. “Jika tidak ada kepastian, kami siap menempuh langkah hukum dan mendatangi Komisi XII DPR RI,” tambahnya.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Mulyadi menilai, Menteri Hanif Faisol bertindak tanpa kajian mendalam. “Saya menolak keras keputusan yang sewenang-wenang. Jangan sampai kebijakan menteri mencoreng nama baik Presiden Prabowo di mata rakyat kecil,” sorotnya.
Mulyadi menegaskan, sektor wisata adalah sumber penghidupan utama warga Bogor Selatan. “Jangan bunuh mata pencaharian mereka. Wisata di sini bukan hanya memberi kerja, tapi juga menghidupi UMKM, pertanian, dan ekonomi lokal,” jelasnya.
Hal ini juga bertentangan dengan Astacita Presiden Prabowo, yang salah satunya adalah membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. “Tapi ini malah sebaliknya. Saat reses kami aka tinjau ke sana,” janji legislator Dapil Bogor ini.
Salah satu pekerja terdampak, Rahmat Shaleh (30), yang bekerja di salah satu ekowisata, di Megamendung mengaku cemas kehilangan pekerjaan. “Kami semua menggantungkan hidup dari sini. Mohon Pak Presiden Prabowo, tolong kami atas kebijakan Menteri KLH,” kisahnya melalui video yang viral di TikTok.
Cerita Rahmat bisa ditonton lewat video di TikTok https://vt.tiktok.com/ZSDbQpD8W/. Dalam unggahan tersebut, ia menceritakan keresahan yang dirasakan dirinya dan ratusan warga sekitar. Tetangganya, Ismail (21), bernasib sama, karena kini tak memiliki penghasilan tetap. “Ekowisata ini memberi lowongan terbuka bagi warga lokal. Kami tidak perlu jauh-jauh ke kota,” terangnya.
Pengakuan Rahmat dan Ismail menjadi bukti, investasi ramah lingkungan di Megamendung bukan hanya menyelesaikan masalah lahan dan reboisasi, tapi menumbuhkan harapan baru bagi generasi muda untuk kelangsungan hidupnya.
Jurnalis: abri/rendy
