SURABAYA, beritalima.com- Guna memastikan efektifitas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro di Indonesia khususnya Jatim yang telah di mulai 9 Februari 2021 setelah adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi TJahjanto melakukan kunjungan sekaligus peninjauan sejumlah tempat di Surabaya.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mendampingi kunjungan kerja Panglima TNI bersama jajaran pimpinan Mabes TNI meninjau pelaksanaan PPKM Mikro di Kelurahan Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya Timur, Kamis (11/2) kemarin.
Bersama para Forkopimda Jatim diantaranya Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Gubernur Khofifah melihat secara dekat keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan PPKM berskala Mikro yang ditempatkan di Posko PPKM Mikro Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut.
Khofifah sapaan akrabnya menyebut, pelaksanaan PPKM Mikro yang digaungkan oleh Presiden Jokowi telah diinisiasi sebelumnya di Jatim dengan melaksanakan Kampung Tangguh Semeru.
Kampung Tangguh Semeru di Jatim sebenarnya merupakan embrio dari PPKM Mikro. Maka, ketika para relawan dan satgas yang telah bertugas di Kampung Tangguh Semeru bisa difungsikan pada PPKM Mikro secara otomatis KTS terkonversi menjadi PPKM Mikro.
“Semuanya sudah menyatu di Kampung Tangguh Semeru dan kemudian di pertajam melalui PPKM Mikro. Terlebih, setelah adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Berbasis Mikro,” ungkapnya.
Tak hanya itu, pelaksanaan Kampung Tangguh sebagai satuan terkecil dari penanganan covid-19 berperan signifikan selama ini sehingga ketika diberlakukan PPKM Mikro langsung dapat dikonversi karena berbagai persyaratan telah terpenuhi.
Misalnya mereka telah melakukan edukasi dan disiplin prokes, isolasi skala mikro secara bergotong royong serta relawan dan satgas.
Kampung Tangguh yang saat ini disebut PPKM Mikro di Jatim, memiliki beberapa indeks ketangguhan yang bisa digunakan untuk mengukur kesiapan pelaksanaannya. Salah satu indeksnya adalah Tangguh Logistik, Tangguh SDM, Tangguh Informasi, Tangguh Kesehatan, Tangguh Keamanan dan Ketertiban, Tangguh Budaya dan Tangguh Psikologis.
Saat ini, di Jawa Timur terdapat 93.206 RT . Dari jumlah itu, tercatat kategori zona merah terdapat di 210 RT, sementara 1.234 RT tercatat sebagai zona orange, dan 10.023 RT kategori zona kuning serta 81.730 tercatat sebagai zona hijau.
Gubernur Khofifah menyebut bahwa, terdapat beberapa strategi untuk mendapatkan efektifitas program ini yakni mengoptimalkan peran covid hunter, melaksanakan Posko Jaga Desa/Kelurahan dimana dalam pelaksanaan tugasnya melibatkan Satlinmas, Babinsa , Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat dan lainnya.
Sementara itu, seusai melihat dengan dekat pelaksanaan PPKM Mikro sekaligus menyaksikan langsung keterlibatan masyarakat dalam memutus penyebaran Covid-19, Panglima mengaku yakin dan optimis bahwa kegiatan yang dimulai dari tingkat RT/RW bisa efektif menurunkan angka penyebaran.
Terlebih, jika semua saling bahu membahu untuk meningkatkan kewaspadaan agar membantu dan menjaga satu dengan yang lainnya. Tak hanya itu, kepedulian masing masing masyarakat di lini terbawah menjadi modal penting agar penyebaran Covid-19 di Indonesia bisa berhasil di tekan bahkan di turunkan.
Khusus di Posko PPKM Kedung Baruk, Panglima TNI memuji dan mengapresiasi peran serta masyarakat di dalam keterlibatannya menjaga lingkungan untuk menciptakan soliditas yang kuat.
Panglima menyebut kedatangannya ke Jatim, untuk melihat langsung tenaga Tracer Covid-19 untuk membantu hingga tingkat desa melacak setiap kasus yang ada. Juga membantu kasus isolasi jika ditemukan masyarakat yang dinyatakan positif.
Akan tetapi, kampung tangguh semeru yang berbasis RT di Kedung Baruk telah berstatus zona hijau. Nantinya, tenaga tracer Covid ini akan diperuntukkan untuk memperkuat dan membantu RT yang masih berada di zona zona merah.
Para satuan tugas di RT yang telah dinyatakan zona hijau harus tetap melaksanakan tugas sebagai petugas Protokol Kesehatan (Prokes). “Setelah saya lihat tamu yang datang harus menggunakan masker dengan baik dan benar. Jika salah penggunaan akan diingatkan dan ditegur. Allhamdulillah disini semua mematuhi sehingga hanya mengawasi saja,” tegasnya.
Panglima berjanji, bedasarkan laporan dari Ibu Gubernur, untuk RT Zona Merah yang berjumlah 210 RT akan segera memerintahkan kepada Pangdam V Brawijaya berkoordinasi dengan Kapolda Jatim untuk terus membombardir dan mengkeroyok RT yang masih zona merah.
“Kita akan bombardir dan mengeroyok dengan melakukan pelacakan, mengisolasi, memperketat dan melakukan pembatasan sosial ditunjang peraturan dari pemerintah daerah setempat. Saya yakin lewat cara itu, 210 RT Zona Merah dengan sistem Kampung Tangguh berbasis RT bisa masuk dan menjadikan zona hijau,” tutupnya.
Saat melakukan peninjauan di Kedung Baruk, Panglima TNI bersama Gubernur Khofifah berkesempatan meninjau Ruang Isolasi yang ditempatkan di Balai RW, Dapur Umum, Lumbung Pangan, Posko UMKM, Posko Kesehatan. (*).
