BANYUWANGI,Beritalima.com – Wacana penghapusan Dana Desa (DD) oleh pemerintah pusat mendapat perhatian serius di Kabupaten Banyuwangi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi) menggelar hearing pada hari ini, guna menyerap aspirasi dan pandangan perangkat desa terkait dampak kebijakan tersebut.
Dalam hearing nanti, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Banyuwangi, Mansur, akan segera hadir memenuhi undangan DPRD untuk menyampaikan langsung sikap organisasi perangkat desa. Ia menegaskan, isu pengurangan hingga penghapusan Dana Desa bukan persoalan ringan dan harus dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah pusat.
“Kami hadir di DPRD untuk menyampaikan secara langsung. Jika memang terjadi pengurangan Dana Desa, apalagi sampai penghapusan, maka dampaknya sangat besar terhadap pembangunan desa,” ujar Mansur.
Mansur menjelaskan, secara regulasi Dana Desa memiliki landasan hukum yang kuat. Dana Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 72, yang menyebutkan bahwa desa memperoleh sumber pendapatan dari alokasi APBN.
“Selama Undang-Undang Desa belum diubah, Dana Desa secara hukum adalah hak desa. Penghapusan Dana Desa tidak bisa dilakukan sepihak, harus melalui mekanisme perubahan undang-undang oleh DPR bersama pemerintah,” tegasnya.
Ia memaparkan kepada DPRD bahwa Dana Desa selama ini menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga program sosial seperti penanganan stunting, ketahanan pangan, dan BLT Dana Desa.
“Mayoritas desa di Banyuwangi memiliki PADesa yang sangat terbatas. Jika Dana Desa dikurangi saja sudah berat, apalagi dihapus. Dampaknya bukan hanya ke pemerintah desa, tapi langsung ke masyarakat,” jelas Mansur.
Menurutnya, penghapusan Dana Desa berpotensi memperlebar kesenjangan desa dan kota, menghambat pembangunan perdesaan, serta memicu meningkatnya persoalan sosial dan ekonomi di tingkat desa.
Melalui forum hearing tersebut, PPDI Banyuwangi berharap DPRD dapat menjadi penyambung aspirasi desa dan menyampaikan sikap resmi kepada pemerintah pusat, agar kebijakan yang diambil tidak merugikan desa.
“Kami berharap DPRD ikut memperjuangkan kepentingan desa. Evaluasi dan pengawasan silakan diperketat, tapi jangan sampai kebijakan yang diambil justru melemahkan pembangunan desa,” pungkasnya.(Ron//B5)
