Ket. Foto ; Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto pada Kick Off Meeting Evaluasi RB, AKIP, dan ZI Tahun 2025. (Dok. PANRB
Jakarta | beritalima.com – Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025 merupakan bagian dari masa transisi penting menuju sistem akuntabilitas yang lebih berdampak. Ketiga evaluasi ini tidak lagi hanya soal pemenuhan administratif, melainkan sebagai pendorong utama pencapaian prioritas Presiden dan arah pembangunan nasional, seperti pengentasan kemiskinan, hilirisasi industri, investasi, dan ketahanan pangan.
“RB, SAKIP, dan ZI bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen nyata untuk mendukung arah prioritas Presiden dan pembangunan nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, dan ketahanan pangan,” ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto pada Kick Off Meeting Evaluasi RB, AKIP, dan ZI Tahun 2025, Jumat (1/8/2025).
Erwan menekankan bahwa pelaksanaan evaluasi tahun ini menjadi krusial karena memasuki masa transisi strategis: dari SAKIP menuju Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), serta dari Roadmap RB 2020–2024 menuju arah baru RB 2025–2029 dalam kerangka Grand Design RB Nasional 2025–2045. SAKIP 2025 akan secara eksplisit mendukung 11 program prioritas Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Rehabilitasi Sekolah, dan pembangunan layanan dasar lainnya.
20250801 Dari Pengetasan Kemiskinan Hingga Ketahanan Pangan Evaluasi RB AKIP ZI 2025 Fokus Kawal Isu Prioritas Nasional 2
Evaluasi tahun ini juga mengadopsi paradigma baru dari input-oriented menjadi outcome-oriented, sebagaimana ditekankan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sistem manajemen kinerja pemerintah kini dituntut untuk lebih adaptif dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Keberhasilan birokrasi akan diukur dari hasil dan manfaat yang diberikan, bukan semata besaran anggaran yang digunakan,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, AKIP, dan Pengawasan II, Budi Prawira, menyampaikan Evaluasi SAKIP 2025 mengalami sejumlah penyempurnaan, dengan penekanan pada kualitas tindak lanjut dan penguatan peran perencanaan kinerja dalam dokumen strategis pemerintah. Budi menyebut ada lima hal yang akan diperhatikan dalam evaluasi tahun ini.
Pertama, relevansi dan kualitas rencana aksi terhadap catatan evaluasi sebelumnya. Tindak lanjut tidak boleh hanya bersifat formalitas, tetapi harus lengkap, logis, dan dapat diverifikasi. Kedua, integrasi perencanaan kinerja dalam RPJMD dan Renstra K/L, dengan keterkaitan logis antara tujuan, indikator, dan penggunaan anggaran.
Selanjutnya, pemanfaatan hasil evaluasi internal dan pelaporan kinerja, sebagai dasar perbaikan berkelanjutan di tiap triwulan. Keempat, penguatan indikator kinerja yang bersifat outcome dan SMART-C, agar benar-benar mengukur dampak dan bukan hanya aktivitas.
20250801 Dari Pengetasan Kemiskinan Hingga Ketahanan Pangan Evaluasi RB AKIP ZI 2025 Fokus Kawal Isu Prioritas Nasional 4
“Yang terakhir kami meminta agar instansi pemerintah fokus khusus pada urusan-urusan strategis seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan investasi, yang menjadi bagian dari 10 urusan utama yang dipantau dalam evaluasi pemerintah daerah,” tuturnya.
Pada kegiatan ini, Kementerian PANRB juga mengumumkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi SAKIP Triwulan II Tahun 2024 bagi pemerintah daerah. Penyampaian hasil ini diharapkan dapat perhatian serius bagi seluruh pemda untuk segera melakukan perbaikan, sehingga capaian pada triwulan berikutnya dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.
“Melalui evaluasi tahun ini, Kementerian PANRB mendorong birokrasi agar semakin berdampak, transparan, dan selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya.
Jurnalis : Dedy Mulyadi
