JAKARTA,- Pemerintah Papua Tengah, Papua dalam hal ini diwakili oleh unsur OPD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak Jaya, sambangi Kantor Staf Kepresidenan RI. Kunjungan tersebut, lantaran saat ini, alami darurat anggaran karena konflik sosial pasca sengketa pemilihan kepala daerah 2024 yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).
” Puji Tuhan, Alhamdulillah, kami diterima oleh Wakil Kepala KSP terkait konflik sosial yang terjadi di kabupaten Puncak Jaya. Dari beberapa statemen tentang arahan beliau tadi, syukur alhamdulillah beliau akan membantu kami, kabupaten Puncak Jaya dan Provinsi Papua Tengah terkait dengan hubungan komunikasi dan koordinasi dengan OPD terkait di beberapa kementerian dan lembaga.
Memang hasil pertemuan dengan beberapa kementerian, sudah kami lakukan. Intinya, harus ada kementerian koordinator yang bisa mengundang kementerian/lembaga terkait penanganan penyelesaian konflik di Puncak Jaya ini. Oleh karena itu, kami datangi Kantor Staf Kepresidenan ini untuk bertemu Kepala Staf. Dan, Puji Tuhan Alhamdulillah, diterima langsung oleh Wakil KSP,” tutur Tumiran, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Puncak Jaya, Selasa (29/04/2025), di sela-sela kunjungan ke KSP.
Dijelaskan lebih lanjut, mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini, semua persoalan di kabupaten Puncak Jaya bisa ditangani oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian lembaga.
Disinggung situasi dan kondisi saat ini di wilayah kabupaten, Sekda mengaku, kondisi saat ini masih saling berjaga dari kedua kubu. Banyak rumah rusak parah, gedung perkantoran pun demikian. Banyak kantor OPD rusak parah pasca konflik sosial tersebut.
” Kita tahu semua tahapan yang ada di MK masih terus berjalan. Kami imbau kepada seluruh masyarakat di kabupaten Puncak Jaya, dari kedua kubu yang sedang bertikai ini, kita sama-sama menahan diri, sama-sama kita patuh terhadap hukum yang sedang berjalan di MK. Apapun keputusan hukum yang sedang berjalan, mari sama-sama kita hormati. Siapapun yang akan menjadi pemimpin kita di daerah, itu adalah pemimpin kita bersama. Nomor 1 atau nomor 2 adalah milik kita bersama,” imbaunya.
Muhammad Qodari yang menjabat Wakil KSP dalam arahannya menyampaikan keprihatinan dirinya atas kondisi wilayah dan masyarakat di Puncak Jaya. Dan, akan segera menindaklanjuti ke kementerian lembaga apa yang menjadi kebutuhan mendesak yang harus diprioritaskan.
” Tentu, kami menyampaikan rasa prihatin melihat apa yang terjadi. Kami akan tindaklanjuti mana tindakan darurat nya ke deputi mana. Seperti Deputi I dan diteruskan ke kementerian dan lembaga terkait. KSP mendorong percepatan penanganan lintas kemeterian lembaga, dengan langkah cepat,tepat sasaran dan sesuai aturan,” ujarnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut selain Wakil KSP yaitu, Christopher Nugroho selaku Advisor Deputi I KSP dan Johny Sumbung yang menjabat Ketua Satgas Bencana HAKLI. Dari pihak pemkab Puncak Jaya selain Sekda yakni Martinus Rumbino perwakilan BPBD Papua dan perwakilan BPBD Puncak Jaya diantaranya, Liston Silalahi dan Agus Gunawan. (ulin)
