JAKARTA, Beritalima.com– Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau berdampak sangat serius terhadap masyarakat setempat. Dampak yang paling krusial menyangkut masyarakat adalah kesehatan, aktivitas pendidikan serta ekonomi.
Karena itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan untuk mengatasi serta mencegah kebakaran hutan dan perkebunan secara efektif.
“Fraksi PKS prihatin atas bencana kebakaran hutan di Riau yang berdampak serius kepada warga. Kejadian ini mengancam tidak hanya aktivitas warga, tetapi juga keselamatan jiwa karena gangguan kesehatan,” ungkap Jazuli dalam keterangan pers kepada Beritalima.com di Jakarta, Senin (16/9).
Untuk itu, Anggota Komisi I DPR RI tersebut meminta seluruh jajaran pemerintah daerah hingga pusat bekerja keras memitigasi dan mengatasi dampak kahutla ini agar tidak semakin parah terutama dampaknya kepada kesehatan masyarakat.
“Presiden harus turun tangan langsung menginstruksikan jajarannya agar berkoordinasi sangat efektif untuk mengatasi bencana ini. Apalagi kebakaran hampir setiap tahun terjadi, harusnya sudah bisa diantisipasi. Pedih kita melihat kondisi faktual di Riau dan sekitarnya. Semoga bisa segera diatasi,” jelas Jazuli.
Kami dari PKS, lanjut Wakil rakyat dari Dapil Provinsi Banten ini, telah mendirikan posko bantuan di Provinsi Riau dan memobilisasi kader untuk membantu proses mitigasi bencana di sana.
Janggal
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menemukan kejanggalan terhadap pola kebakaran hutan di Riau. Kejanggalan ini ditemukan saat Tito memantau lokasi kebakaran hutan di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau dengan menggunakan helikopter kemarin.
Siaran pers Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dari pengamatan Kapolri areal yang kebakar hanya hutan saja, sedangkan areal kebun sawit dan tanaman lainnya tidak terbakar.
Kemudian, Kepala BNPB mendapatkan laporan dari Bupati Pelalawan bahwa 80 persen wilayah kebakaran hutan dan lahan selalu berubah menjadi lahan perkebunan sawit atau tanaman industri lainnya.
Data hasil analisis dari situs https://fires.globalforestwatch.org/map/ tentang titik api di Indonesia dari tanggal 1 Agustus sampai 14 September 2019, menunjukkan bahwa titik api atau identik dengan lokasi kebakaran hutanterjadi di luar kawasan konsesi sawit atau hutan industri. Sebanyak 85 persen areal kebakaran diluar konsesi sawit.
Pada kesemapatanterpisah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengungkap, setidaknya terdapat empat perusahaan asing terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) dan Riau.
Keempat perusahaan itu berasal dari Singapura dan Malaysia. Perusahaan itu ada di Kabupaten Ketapang, Sanggau dan Melawi. “Di Kalimantan Barat itu ada empat perusahaan Singapura dan Malaysia. Kemudian di Riau satu perusahaan Malaysia disegel. Perusahaan itu diantaranya PT Hutan Ketapang Industri milik Singapura, PT Sime Indo Agro, PT Sukses Karya Sawit dan PT Rafi Kamajaya Abadi milik Malaysia.
Selain itu, kata mantan Sekjen DPD RI ini, ada 103 perusahaan telah mendapatkan sanksi dan 15 di diantaranya masuk dalam tahap penyelidikan Polda Kalbar. Malah pihaknya telah menyegel sebanyal 29 perusahaan. (akhir)
