SURABAYA, Beritalima.com-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan data pengaduan masyarakat di Jawa Timur mulai tahun 2020-2024.
Dalam data yang ditunjukkan KPK di gedung Grahadi, Kamis (13/6/2024), Pemkot Surabaya meraih peringkat terbanyak diantara Kabupaten/Kota di Jawa Timur yakni sebanyak 343.
Menanggapi banyaknya aduan masyarakat di KPK, anggota Komisi A DPRD Surabaya, Imam Syafi’i menganggapnya wajar. Pasalnya Surabaya merupakan Kota Metropolis, tentunya memilih jumlah penduduk yang banyak.
“Mungkin wajar dengan penduduk terbesar di Jatim, pengaduan tentu lebih banyak dibandingkan yang lain. Itu dari sisi kewajaran,” kata Imam Syafi’i.
Imam juga mengapresiasi tingkat kepercayaan warga Surabaya terhadap kinerja komisi antirasuah yang hanya berada di Jakarta.
“Tapi saya mau lihat dari sisi apresiasi kepada masyarakat yang sudah mengadu ke KPK. Masyarakat memang harus berani mengadukan dugaan adanya korupsi di kota Surabaya,” jelasnya.
Imam meminta, KPK jangan hanya berbicara data, tetapi juga harus berani mengusut adanya dugaan korupsi yang terjadi di Kota Surabaya.
“Nah itu kami minta KPK untuk memfollow up, menindak lanjuti semua laporan masyarakat tersebut,” pinta Imam.
Menurut Imam, data yang dibeber KPK itu, dikhawatirkan bukan hanya ditujukan ke Pemkot Surabaya. Melainkan ke instansi atau lembaga lainnya sebab berkantor di kota Surabaya merupakan Ibu Kota Propinsi Jawa Timur.
“Karena bisa saja ini juga sekaligus di KPK menyampaikan, laporan-laporan itu dimana saja. Di lembaga apa saja, karena di KPK ini kan bisa aja terkait dengan Pemkot Surabaya atau kinerja Propinsi Jatim yang kantornya atau instansinya banyak di surabaya. Atau instansi dari pusat yang punya perwakilan di Surabaya. Karena itu dibuka saja,” ungkapnya.
Politisi asal Partai NasDem ini juga merasa tak yakin dengan data tersebut. Pasalnya Pemkot Surabaya pernah menerima penghargaan dari KPK karena memiliki program pencegahan korupsi.
“Saya kok tidak yakin, ini terkait dengan kinerja Pemkot Surabaya. Kenapa, karena Surabaya kan beberapa waktu lalu mendapat penghargaan sebagai Pemda dengan nilai tertinggi untuk pencegahan korupsi. Yaitu, MCP, Monitoring of Preventif Corruption. Itu Surabaya nilainya tinggi mencapai 97,” tandasnya.
Untuk itu, Imam kembali mendesak agar KPK berani membuktikan bila data yang dibeber tersebut tidak asal-asalan.
“Tapi sekali lagi ini dibuka, atau kalau ternyata memang yang diadukan itu justru kinerja Pemkot Surabaya jadi agak ironis ya. Karena baru-baru ini dapat penghargaan sebagai Pemda yang tingkat pencegahan korupsinya paling baik, tertinggi di Jatim, tapi sekarang kok pengaduannya paling banyak,” sambungnya.
“Karena itu sekali lagi, KPK pertama harus memfollow up semuanya dan kedua harus menyampaikan hasil dari penyelidikan, investigasi dan mungkin kalau sampai tahap penyidikan disampaikan ke warga Surabaya,” pungkasnya. (Yul)
