JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Macan Yusuf Effendi mengatakan, serapan lapangan kerja untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ternyata masih jauh dari harapan atau sangat minim. Data menunjukkan serapan tenaga kerja SMK hanya 15-20 persen.
Untuk itu, Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, pemuda, olah raga, budaya, parawisata dan ekonomi kreatif (enkraf) membentuk Panitia Kerja (Panja) sekaligus merespon imbauan Presiden Joko Widodo agar pendidikan vokasi di Indonesia jadi unggulan dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
Hal itu diungkapkan politisi senior Partai Demokrat tersebut saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pendidikan Vokasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan beberapa organisasi vokasi di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/1).
“Komisi X membuat Panja Pendidikan Vokasi ini diawali cerita dari satu gagasan Presiden yang ingin mendorong agar vokasi menjadi salah satu keunggulan pembentukan SDM,” ungkap wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Jawa Barat ini.
Bila bicara vokasi, lanjut mantan aktor laga tersebut, bicara pendidikan SMK dan Politeknik. Sampai saat ini industri dan usaha belum maksimal menyerap lulusan tenaga vokasi tersebut. Dan Komisi X DPR RI berkepentingan mengawasi persoalan ini. Saat yang sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga baru membentuk Direktorat Jenderal Vokasi.
“Kalau berbicara vokasi, kita berbicara pelatihan atau pendidikan. Dalam konteks vokasi, maka sertifikasi menjadi penting sekali. Sertifikasi ini menjadi kebutuhan, karena skill dan keterampilan, bila tanpa sertifikasi biasanya tidak optimal diserap dunia usaha dan industri,” ungkap dia.
Karena itu, penguasaan teknologi sangat penting bagi tenaga vokasi bila ingin diserap dunia industri. Untuk itu, BNSP harus mengeluarkan sertifikasi profesi bagi lulusan pendidikan vokasi baik di SMK maupun politeknik di perguruan tinggi.
“Komisi X DPR RI juga menghimbau BNSP merilis peta daya saing Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di dalam dan luar negeri. Panja bahkan mendesak BNSP mempercepat keluarnya sertifikasi profesi seklaigus pemberian lisensi bagi lulusan vokasi untuk mempermudah akses lapangan kerja,” demikian Dede Macan Yusuf. (akhir)
