JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin minta Menteri Kesehatan (Menkes) untuk memastikan produk perusahaan Farmasi China, Vaksin Sinovac segera sampai kepada semua unit layanan yang ada di Indonesia.
Soalnya, kata senator muda dari Dapil Provinsi Bengkuku tersebut, vaksin Sinovac tahap pertama kadaluarsa 25 Maret 2021. Karena itu, penting untuk segera melakukan vaksinasi secara cepat dan masif. “Saya imbau agar Kemenkes segera memastikan skema pendistribusian vaksin sampai ke titik daerah terpenci,” kata Sultan.
Dalam keterangan pers Sultan yang diterima awak media, Sabtu (13/3), Sultan menghimbau Kemenkes agar memastikan skema pendistribusian Vaksin Sinovac hingga ke titik daerah terpencil bisa berjalan.
“Jika Menkes tidak prima mendistribusikan vaksin hingga pelosok, hingga daerah terluar Indonesia, vaksin kadaluarsa dan tidak bisa dimanfaatkan. “Untuk memaksimalkannya penting Pemerintah Daerah bekerja sama dengan baik dengan Dinas Kesehatan setempat,” ujar senator muda ini.
Mantan Wakil Gubernur itu menyadari kondisi geografis Indonesia yang berbentuk jajar kepulauan dan ketersediaan industri rantai dingin (cold chain) dalam negeri masih minim. Kedua hal ini menjadi tantangan dalam pendistribusian Vaksin yang ada.
Pria yang akrab disapa SBN itu juga menuturkan, skema distribusi vaksin harus tepat sasaran dan mempertimbangkan skala prioritas. Prioritasnya harus disesuaikan dengan daerah penerima serta klaster masyarakat yang akan mendapatkan vaksin Covid-19. Dua hal itu merupakan indikator yang dipakai dalam perencanaan vaksinasi.
“Harus ada skala prioritas serta spesimen khusus terhadap pendistribusian Vaksin. Agar tiap tahap vaksin yang datang dapat tepat waktu dan tepat sasaran,” tambah dia.
Sultan juga menyampaikan kesiapan dan kesigapan dalam menghadapi bencana apapun akan menjadi tolak ukur profesionalisme dalam birokrasi.
Generasi kita memang tidak punya pengalaman terhadap penanganan bencana kemanusiaan dalam bentuk Pandemi.
“Namun, cara kita dalam menyikapinya akan menunjukkan sejauh mana kualitas birokrasi pemerintah kita. Ini berbanding lurus. Dan Pandemi Covid-19 telah mengajarkan banyak hal yang mesti kita evaluasi sebagai bahan kedepan, terkhusus cara hidup bernegara kita,” demikian Sultan Bachtair Najamudin. (akhir)
