JAKARTA, beritalima.com – Apel Komandan Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengucapkan terima kasih kepada Menpan RB dan Ketua Ombudsman RI yang telah mengawal dan mendampingi kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan zona integritas dan Wikayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kemenkumham.
“Acara ini adalah bagian dari langkah pertama kita dalam mengokohkan komitmen kita untuk mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang tentu saja akan berkontribusi positif bagi pembangunan hukum dan HAM di Indonesia,” tandasnya, Kamis (3/1/2019) di halaman Kemenkumham.
Ia pun menegaskan terhadap acara itu, bukan hanya bersifat seremonial, akan tetapi benar – benar dimaknai sebagai persiapan untuk bekerja di tahun 2019. Dan menjadikan momentum sebagai pondasi dasar bagi keberhasilan di tahun 2019.
“Deklarasi yang sudah kita ucapkan tadi adalah bentuk komitmen dalam melaksanakan target – target yang telah disepakati,” imbuhnya.
Masih di tempat yang sama, Menteri mencatat Hasil Rekrutmen 2017 dan CPNS Hasil Rekrutmen 2018. Dalam sambutannya mengatakan, menyerahkan SK pengangkatan sebagai PNS kepada 27.521 orang hasil rekrutmen 2017, dan SK CPNS kepada 2.985 orang CPNS hasil rekrutmen 2018.
Menurutnya untuk memenuhi hak pegawai dalam memperoleh kesempatan pendidikan dan pelatihan, BPSDM dan Sekretariat Jenderal bekerjasama untuk menyelenggarakan e-learning, sehingga kompetensi pegawai dapat meningkat dan berpengaruh pula pada peningkatan kualitas kinerjanya.
“Tahun ini adalah tahun terakhir dalam perencanaan strategis Kemenkumham untuk periode 2015 – 2019. Saya minta saudara – saudara segera menyusun langkah – langkah percepatan, mengingat tahun ini adalah tahun politik, yang mungkin saja sebelum satu tahun akan ada suksesi kepemimpinan secara nasional,” pungkasnya.
Tahun 2019 kata Menteri Yasonna H. Laoly, Kemenkumham mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13.305.871.866.000, yang diserahkan langsung oleh Presiden, 11 Desember 2018 belum lama ini. Sesuai arahan Presiden pada saat penyerahan DIPA 2019, pendanaan ini diarahkan untuk kepentingan publik yang besar dan luas.
“Terakhir, saya minta seluruh jajaran Kemenkumham untuk tetap fokus melaksanakan prioritas nasional, prioritas bidang, dan prioritas kementerian yang disepakati dan disetujui, yang menjadi tanggung jawab masing – masing program pada unit eselon I masing – masing,” tambahnya. dedy mulyadi
