JAKARTA, Beritalima.com– Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian beserta jajarannya membahas refokusing dan realokasi belanja Kementan Tahun Anggaran 2021 di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pekan ini menjadi sorotan para wakil rakyat, termasuk politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H Johan Rosihan.
Dalam Raker itu diungkapkan pemangkasan anggaran Kementan Rp 6,33 triliun sehingga total anggaran yang semula Rp 21,84 triliun berubah menjadi Rp 15,51 triliun. Dengan kebijakan itu, Johan menilai, Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak serius memperbaiki sektor pertanian.
“Saya selalu percaya jika Pemerintah benar-benar ingin memperbaiki sektor pertanian sehingga tidak boleh ada pemotongan anggaran apapun alasannya, terlebih dalam jumlah yang cukup besar seperti yang terjadi sekarang,” ujar Johan.
Pada kesempatan itu, wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut mengusulkan agar Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian mengevaluasi rencana penghematan anggaran Rp 6,33 triliun itu dan atas nama kepentingan pertanian serta membela kondisi petani, dia menolak pemotongan itu sebagai salah satu kesimpulan rapat pada hari ini,” tukas Johan.
Jika pemangkasan anggaran pertanian digunakan untuk pengadaan vaksin, kata Johan, sesungguhnya vaksin terbaik bagi bangsa ini adalah ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. “Dan, sebagai pahlawan pangan, kita harus memastikan anggaran sebesar itu dialokasikan untuk membantu petani-petani di seluruh daerah,” seru politisi senior ini.
Legislator dapil NTB ini menilai, dampak dari pemotongan anggaran ini bakal berpengaruh negatif terhadap pencapaian target produksi pertanian dan berbagai program penting untuk membantu petani tahun ini.
“Anggaran yang semakin turun akan berdampak pada target produksi yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya dan akan berdampak luas karena akan menurunkan pasokan ketersediaan pangan kita, harga akan terus melambung, petani semakin susah dan akan banyak program yang tidak optimal,” papar Johan.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini mengkritik narasi yang dibangun Pemerintah pimpinan Jokowi bahwa Kementan akan melakukan peningkatan produksi dan ketersediaan pangan. Namun, target produksi pertanian 2021 dibuat lebih rendah dari tahun sebelumnya dan anggaran pertanian selalu kecil.
Demikian juga berbagai program strategis banyak yang dihentikan seperti diputusnya program pendampingan dan lain sebagainya. Atas situasi ini, Johan menyerukan Pemerintah untuk melaksanakan amanah rakyat agar petani tidak kesulitan saat melakukan penanaman, segera mengatasi persoalan pupuk yang carut marut serta membantu kestabilan harga saat panen agar petani diuntungkan.
Pada kesempatan rapat itu, Johan juga meminta Pemerintah agar menunda kegiatan yang tidak prioritas dan kegiatan yang berisiko tinggi kegagalannya serta melakukan evaluasi kegiatan food estate dengan cermat. “Saya harap Menteri Pertanian berani mengevaluasi kegiatan yang tidak berdampak secara signifikan dalam pencapaian produksi nasional,” demikian H Johan Rosihan. (akhir)
