Oleh : Wibisono
Demokrat yang dikenal sebagai partai terbuka dan demokratis pada awal didirikan oleh 99 orang, ternyata tidak sedemokratis dalam memilih ketua umumnya, sejak saat pertama didirikan saya mencatat hanya proses Konggres di Bandung lah yang paling demokratis dengan terpilihnya kader Demokrat Anas Urbaningrum.
Selain itu pemilihan ketua umum demokrat by desain poros Cikeas atau SBY sebagai sutradara nya, terlihat dari pemilihan ketua umum Hadi Utomo dan SBY sebagai ketua umum selanjutnya, apalagi saat ini AHY menjadi ketum Demokrat sangat kentara by desainnya dengan merubah mukadimah AD/ART tanpa melalui proses demokrasi yang wajar sesuai kaidah UU kepartaian pada konggres di JCC jakarta.
Kewenangan Majelis tinggi sangat Power full terutama pada AD/ART pasal 17 sangat bertentang dengan Undang Undang Dasar dan UU no.2 tahun 2011 tentang UU partai politik, bunyi pasal tersebut cenderung untuk melanggengkan kekuasaan Cikeas dalam menjalankan fungsi partai sebagai partai Dinasty.
Selanjutnya proses penyelenggaraan konggres di JCC jakarta yang memilih AHY sebagai ketua umum di anggap cacat prosedur dan hukum, beberapa kewenangan daerah (DPC) yang diambil oleh DPP, dan kewenangan Majelis Tinggi dalam mengatur kewenangan ketumnya sangat tidak lazim, ketum hanya sekedar boneka ketua majelis tinggi yaitu SBY, inilah partai rasa oligarki.
Majelis tinggi partai adalah badan yang bertugas dalam pengambilan keputusan keputusan strategis partai, seperti menentukan calon presiden dan wakil presiden, calon pimpinan DPR RI pimpinan MPR RI, calon partai Koalisi dipemilihan presiden dan wakil presiden,calon anggota legislatif,calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan kepala daerah, calon ketua umum partai Demokrat yang maju dalam kongres dan konggres Luar Biasa, penentuan kebijakan kebijakan lainnya yang bernilai fundamental dan strategis bersama ketua umum dewan pimpinan pusat dan seterusnya.
Berdasarkan fakta fakta di atas, Sangat jelas bahwa partai Demokrat telah mengalami degradasi moral dan telah menjadi partai otoriter dan cenderung melanggar azas Demokrasi, patut disayangkan SBY yang dikenal tokoh demokratis tapi telah melanggar azas demokrasi dan otoriter.
Penulis : Founder Fixpoll dan pengamat politik
