JAKARTA, Beritalima.com– Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus benar-benar gratis dan bebas dari pungutan liar (pungli). Soalnya, PTSL ini adalah program pemerintah yang diperuntukkan buat rakyatnya dan pembiayaannya juga dilakukan pemerintah.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menanggapi adanya pungutan oleh oknum dalam pemberian sertifikat tanah gratis kepada masyarakat.
“Sudah harus zero pungli. Karena PTSL ini adalah program pemerintah yang dibiayai melalui APBN. Jadi, harapan kita sertifikat ini bisa diberikan kepada masyarakat yang memerlukan dengan gratis,” kata wakil rakyat dari Dapil VIII Provinsi Jawa Barat saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI ke Kabupaten Bogor, pekan ini.
Politisi senior Partai Bintang Mercy tersebut mengaku dirinya mendapatkan informasi, masyarakat masih mengeluhkan ada oknum yang melakukan pungli dalam pembuatan sertifikat sesuai dengan program PTSL yang nominalnya Rp 500.000-Rp 3.000.000. “Kita mengharapkan baik pemerintah maupun BPN betul-betul tegas dalam emmberantas pungli PTSL.”
Anggota Komisi II DPR RI Eddy Kusuma Wijaya yang ikut dalam kunjungan kerja spesifik tersebut menyoroti kurangnya tenaga ahli ukur yang dimiliki sejumlah Kantor BPN. Bahkan di beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) BPN, tenaga ahli ukur yang dimiliki sudah masuk masa pensiun, sehingga perlu perekrutan pegawai baru.
“Kita sudah bicarakan kepada pihak Kementerian PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) agar ahli ukur yang ada di BPN ini diremajakan atau menerima ahli ukur-ahli ukur yang baru untuk mengganti ahli ukur yang akan pensiun,” demikian Eddy Kusuma Wijaya. (akhir)
