JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Sjamsuddin meminta Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin tidak ikut campur urusan koalisi Prabowo-Sandi.
Ucapan pedas Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (Menkum HAM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkaitan dengan pernyataan TKN yang menilai koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mulai retak lantaran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melobi Presiden Jokowi kursi Pimpinan MPR.
“Saya pikir terlalu dini jika pertemuan Zulkifli dengan Jokowi adalah untuk mengatur ini dan itu. Saya kira TKN tidak perlu terlalu busybody. Tunggu saja pada waktunya,” ungkap praktisi hukum tersebut di Jakarta, Selasa (30/4).
Menurut Amir, TKN tergesa-gesa menilai koalisi Prabowo-Sandi mulai retak. Lagipula, lanjut dia, pengisian jabatan Ketua MPR punya ketentuan sendiri. Amir menganggap pemikiran seperti itu absurd.
“Karena semua itu ada aturannya dan prosesnya diatur dalam Undang-Undang MD3. MPR ini kan gabungan DPR dan DPD juga, di samping aturan juga sudah ada konvensi yang menjadi pegangan,” ujar Amir.
Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma’ruf mengungkap Ketua PAN melobi sang petahana kursi Pimpinan MPR sebagai deal untuk merapat ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK). TKN Jokowi-Ma’ruf menilai koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah mulai retak.
“Lobi itu hal yang biasa saja dia sampaikan ke presiden, yang potensi terpilihnya tinggi, yaitu Pak Joko Widodo, yaitu peran apa yang bisa dimainkan PAN. Karena kami juga tahu, bahwa koalisi 02 itu koalisi yang sudah mulai retak. Dalam arti positif ya, bukan negatif,” ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Johnny G Plate, Selasa (30/4).
Kendati demikian, pernyataan TKN Jokowi-Ma’ruf itu dibantah oleh PAN. PAN menyatakan tidak pernah meminta apapun dari Jokowi. “Kami tidak pernah minta apa-apa ke beliau,” kata Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno.
Pada kesempatan terpisah, Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno membantah pertemuan Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara beberapa hari meminta jatah kursi pimpinan parlemen.
Dikatakan Eddy, pertemuan Zukifli dengan Jokowi sebatas pertemuan antara kedua pimpinan lembaga tinggi negara, sama sekali tidak membahas tentang kursi apa pun untuk PAN.
“Pak Zulkifli kan Ketua MPR RI. Rasanya tidak mungkin membahas hal yang strategis dan penting dalam forum kenegaraan dan dihadiri undangan banyak,” kata Eddy. (akhir)
