JAKARTA, Beritalima.com– Point tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sudah sering dibahas dalam rapat-rapat DPR RI dengan Bank Indonesia (BI). Namun, realisasi perbaikannya sampai saat ini belumlah signifikan.
Hal itu disampaikan politisi senior yang juga ekonom di Komisi XI DPR RI, Dr Hj Anis Byarwati dalam rapat dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pekan ini. Rapat yang dilakukan virtual ini membahas Perkembangan Ekonomi Terkini dan Kebijakan Makroprudensial BI Dalam Menurunkan Suku Bunga Kredit.
“Kita mengetahui UMKM yang 64,2 juta unit lebih di seluruh Indonesia, belum tersentuh maksimal termasuk di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ungkap Ketua DPP PKS bidang Ekonomi dan Keuangan tersebut.
Anis menyampaikan data, 70 persen UMKM pembiayaan mandiri, dan 30 persen dari pembiayaan lain termasuk diantaranya perbankan. “Jadi kalau pembiayaan untuk UMKM masih mengandalkan perbankan, belum bisa mengangkat kondisi UMKM kita,” tegas Anis.
Pemegang gelar S3 ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu menyampaikan keluhan para pelaku UMKM yang sering didapatinya di lapangan kepada Dewan Gubernur BI. “Selama masa pandemi mereka belum pernah mendapatkan bantuan pembiayaan, bahkan mendengar informasi tentang adanya pembiayaan untuk UMKM,” kata Anis.
Saya, papar wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur ini, mengapresiasi BI yang memiliki binaan UMKM dan mengurusnya dengan baik. “Memberi pendampingan tidak hanya modal. Namun, pembinaan yang dilakukan belum merata,” kata Anis.
Dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan BI, Anis berharap, ini bisa menjadi daya dorong untuk pemulihan ekonomi pelaku UMKM dan meningkatkan literasi mereka. Saat ini literasi pelaku UMKM terhitung sangat rendah. Demikian juga dengan pendidikan mereka, kebanyakan berpendidikan rendah.
“Ketika mereka harus mengakses pembiayaan melalui perbankan atau mitranya, kemunginan juga tidak akan bisa mengangkat mereka untuk bangkit kembali. Karena untuk memahami cara mengakses pembiayaan saja, mereka kesulitan,” papar Anis.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu juga menyampaikan keprihatinan terhadap review BPK yang melaporkan khusus untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM, terdapat kebocoran Rp 1,18 trilyun.
“Dalam kesempatan ini, saya mendorong BI untuk membuka akses lebih luas lagi, dan menyentuh lebih banyak lagi pelaku UMKM. Karena pola yang diterapkan BI dalam mengelola dan mengembangkan UMKM, bisa menjadi role model,” tutur perempuan berhijab kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 9 Maret 1967 ini.
Anis juga mengapresiasi fokus BI terhadap pengembangan ekonomi Syariah. “Ekonomi syariah apabila diurus dengan baik, akan menjadi sumber pertumbuhan baru,” kata Anis.
Namun, Anis menyayangkan, hingga saat ini, pembahasan tentang ekonomi syariáh masih sebatas wacana dan seremoni. “Memang perlu waktu, tetapi saya bersyukur BI sudah menjadikan ekonomi Syariah sebagai salah satu program unggulan,” kata dia.
Karena itu, Anis mendorong agar BI tak hanya memiliki master plan yang baik mengenai ekonomi syariah, tetapi juga benar-benar merealisasikan master plan itu dengan menggarap aspek perbankan dan aspek penerima manfaat termasuk para pelaku UMKM berbasis Syariah. (akhir)
