JAKARTA, Berita lima.com – Pascapelantikan sebagai Anggota DPR RI sisa masa Bhakti 2014-2019, Selasa (18/7) kemarin. Jimmy Demianus Idjie menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Papua Barat yang telah memberikan dukungan suara hingga dirinya terpilih dan duduk di Senayan.
Namun, lanjut Jimmy, dirinya baru bisa dilantik karena terlilit dugaan kasus korupsi yang melibatkan 44 anggot DPR Papua Barat. Dimana pada akhirnya Mahkamah Agung memutuskan seluruh anggota DPR Papua Barat dinyatakan bebas, karena kasus tersebut bukan perbuatan pidana, Kamis (20/07)
” Perkara itu sudah jelas dipaksaka, buktinya kami dibebaskan. Dari awal saya sudah tahu kasus itu hanya mau menghalangi saya saja, dalam konteks ini saya tidak perlu menyimpan dendam, tidak. Itu menjadi pelajaran yang saya ambil hikmahnya,” kata Jimmy usai pelantikan dirinya di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta.
Politisi PDI Perjuangan ini meyakini bahwa setiap perjuangan itu memiliki tantangan, ada suka tidak suka. Namun bagian terpenting setelah pelantikan bagaimana bisa langsung bekerja untuk memperjuangkan janji kampanye politik kepada masyarakat Papua Barat.
Diantara janji politik yang telah digaungkan Jimmy Idjie seperti, pelayanan dasar masyarakat, peningkatan infrastruktur. ” Kita tahu komunikasi antara daerah melalui infrastruktur jalan dan jembatan masih banyak yang hancur. Misalnya, ruas jalan dari Sorong ke Tambrauw hingga Manokwari masih hancur dan ruas lainnya. Ini harus kami selesaikan,” ungkap Jimmy.
Di sisa waktu yang ada, Jimmy optimis bahwa janji politiknya masih dapat diperjuangkan pada tahun anggaran 2018 dan 2019. ” Kami masih ada ruang bicara di dua tahun anggaran lagi, untuk menyuarakan aspirasi dan yang menjadi pergumulan rakyat Papua Barat selama ini ,” ujar Jimmy.
Didampinggi sang istri, Jimmy yang mengaku sangat merasakan suka cita setelah dilantik tak lupa menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Papua Barat dan para pihak, baik pendukung maupun yang tidak mendukungnya saat pemilihan legislatif 2014 lalu.
” Bagi saya, mari kita memulai hal baru di sisa waktu yang ada untuk masyarakat dan kemajuan Papua Barat,” pungkad Jimmy yang ingin bergabung di Komisi V. Ia juga mengaku akan meminta masuk di alat kelengkapan Banggar DPR RI, karena saat ini perwakilan Papua Barat belum ada yang tergabung dalam Banggar DPR RI.
Menurut Jimmy, adanya perwakilan Papua Barat di Banggar DPR RI tentu dapat lebih fokus menyuarakan alokasi dana secara adil untuk Papua Barat. Adil bukan berarti sama rata dengan provinsi lain tapi proporsional dengan pertimbangan pembangunan konektivitas antar wilayah yang haris diperjuangkan terus. (Charles Imbiri)
