DEPOK, beritalima.com – Pemerintah Kota Depok mengalihkan fokus kebijakan penanganan kemacetan dari pelebaran jalan menjadi transformasi mobilitas berbasis penataan transportasi publik terintegrasi. Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menegaskan bahwa kemacetan di kota ini bersifat struktural dan memerlukan pendekatan menyeluruh.
“Pertumbuhan volume kendaraan jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas jalan. Karena itu, solusi parsial tidak akan efektif,” ujar Ade pada Rabu (24/12). DPRD berkomitmen mengawal kebijakan tersebut melalui dukungan anggaran, penyusunan regulasi, serta pengawasan langsung di lapangan.
Sebagai langkah awal, DPRD mendukung pembangunan jalan alternatif Engram–Pemuda dan pelebaran Jalan Pemuda–Parung Bingung untuk meredam kepadatan lalu lintas di kawasan tertentu. Namun, Ade menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tidak boleh menjadi satu-satunya solusi.
“Tanpa sistem angkutan umum yang kuat, pelebaran jalan justru mendorong penggunaan kendaraan pribadi. Akibatnya, kemacetan hanya berpindah, bukan teratasi,” tegasnya.
Kebijakan baru ini menitikberatkan pada pembangunan jaringan angkutan umum yang terintegrasi dengan simpul transportasi utama seperti terminal, stasiun kereta, dan pusat aktivitas masyarakat. Bus kota direncanakan sebagai tulang punggung mobilitas harian warga, dengan penambahan rute secara bertahap.
Pemerintah Kota Depok juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menambah trayek Transjakarta, mengingat tingginya mobilitas warga Depok yang beraktivitas di Ibu Kota.
Selain perluasan jaringan, peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama. DPRD mendorong peremajaan armada angkutan umum agar memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan kelayakan.
“Kita harus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum. Jika layanannya baik, masyarakat akan beralih dari kendaraan pribadi,” kata Ade.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada sinergi lintas pemerintahan—antara pemerintah pusat, DKI Jakarta, dan Depok—serta partisipasi aktif masyarakat. Transportasi publik dinilai bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar bagi Kota Depok yang terus berkembang.
“Dengan sistem yang nyaman, mudah diakses, dan aman, kemacetan bisa ditekan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga,” ujarnya.
Melalui integrasi transportasi di koridor timur–barat dan utara–selatan, akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi diharapkan semakin merata. Perubahan pola mobilitas ini menjadi kunci mewujudkan Kota Depok yang lebih tertib, efisien, dan ramah lingkungan.
