SURABAYA, Beritalima.com|
Defisitnya APBD pemprov Jatim, salah satu penyebab adalah masih banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang belum membayar pajak sampai 3 tahun lebih. Sementara kebutuhan belanja pemprov Jatim lebih dari Rp 35,1 triliun. Karena itu, pemprov Jatim bekerja sama dengan Polda Jatim melakukan operasi kontinyu pada beberapa titik. Jika terdapat kendaraan bermotor yang telat membayar pajak, langsung ditilang.
Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD provinsi Jatim dari komisi C, Agus Dono Wibawanto mendorong pemprov Jatim melalui Polda Jatim untuk meningkatkan disiplin para pemilik kendaraan bermotor dengan melakukan operasi tertib Jumat(20/3/2020).
Menurut anggota fraksi Demokrat ini, pemprov Jatim sudah berupaya memberikan berbagai fasilitas umum untuk seluruh masyarakat Jatim, jadi wajar saja jika pemerintah meminta kesadaran para pemilik kendaraan bermotor untuk taat membayar pajak.
“Pajak yang mereka bayar untuk kepentingan kita semua. Pemerintah memberikan fasilitas agar semua masyarakat Jatim menikmati hasil pajak yang mereka bayar pada pemerintah, “terang Agus Dono.
Agus Dono menghimbau agar masyarakat bisa memahami kesulitan pemerintah dalam pengelolaan PAD. PAD terbanyak hanya dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan Bankjatim sebagai satu-satunya BUMD yang dianggap paling menguntungkan menopang PAD.
“Saya rasa masyarakat mengerti tentang pentingnya membayar pajak, karena dari pajak itulah kita bisa membangun fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita mendorong pemerintah untuk fokus meningkatkan PAD dari berbagai aset yang dimiliki pemprov Jatim. Kerjasama bersinergi antara pemerintah dengan masyarakat akan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Jadi mari kita bersama – sama mendukung program pemerintah agar tujuan mencerdaskan kehidupan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Taat membayar pajak itu yang terpenting, “pungkasnya. (yul)
