SURABAYA, Beritalima.com |Meskipun provinsi Jatim sudah mengklaim bahwa kebutuhan pokok beras mencapai surplus, namun komisi B DPRD Provinsi Jatim terus berupaya agar kebutuhan pokok pupuk subsidi dipenuhi oleh pemerintah pusat sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh pemprov Jatim. Demikian yang disampaikan oleh Erma Susanti SE, MSi Selasa (27/10/2020)
Bahkan anggota DPRD provinsi Jatim dari fraksi PDIP ini mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan informasi bahwasanya pemprov Jatim mendapatkan tambahan pupuk subsidi dari Kementerian Ketahanan pangan pusat Jakarta.
“Jadi kalau kaitannya dengan subsidi pupuk kemarin, Alhamdulillah sudah dapat tambahan. Jika kaitannya dengan kekurangan dari kebutuhan pokok petani dari usulan RDKK nya itu kan masih ada kekurangan. Sebenarnya kebutuhan di Jawa Timur sekitar 5,49 juta ton, tapi alokasi yang diberikan oleh Kementan itu 22,3 jadi sekitar 60%, jadi 40% itu sekitar 31 juta Ton itu kekurangannya. Defisit pupuk subsidi itu akan menjadi 43,1 juta ton. Jadi memang kita kekurangan dan kemarin ada tambahan lagi dari Kementan sesuai permintaan komisi B maupun dinas pertanian,” terang Erma.
Erma menuturkan bahwa pihaknya juga sudah koordinasi dan meminta tambahan di Kementan untuk tambahan pupuk, terutama pupuk Urea yaitu masih kurang sehingga kita juga akan segera koordinasi dengan Kementan terkait kekurangan pupuk subsidi tersebut.
“Misalnya pada akhir tahun ini kita melihat provinsi-provinsi lain yang ada kelebihan pupuk, ada beberapa provinsi malahan ada kelebihan, sehingga pada akhirnya Kementerian Ketahanan Pangan mulai mengkonsolidasi mana-mana daerah atau provinsi yang kelebihan, dan itu akan di distribusi pada provinsi atau daerah yang masih defisit kebutuhan pupuknya, termasuk pemprov Jatim,” sambungnya.
“Komisi B akan mengantisipasi itu sesegera mungkin kita minta ke dinas pertanian untuk segera menghitung kekurangannya itu, jadi segera konsolidasi di lapangan dengan dinas terkait, sehingga kekurangan pupuk itu segera dilaporkan. Kita segera mengantisipasi untuk minta alokasi Pupuk untuk provinsi Jawa Timur. Itu yang akan kita lakukan. Jika kita siap-siap sebelum itu, dimungkinkan tidak ada lagi gejolak permasalahan kekurangan pupuk,” lanjut Erma.
Menurut Erma seharusnya pemerintah provinsi Jatim menggunakan sistem database yang akurat dan selalu update, karena menurut Kementan data disana sudah tidak sesuai dengan data yang diberikan oleh Pemprov Jatim.
“Saya minta kepala dinas pertanian itu jangan menggantungkan sistem database yang dari Kementerian saja, tapi provinsi harusnya juga punya sehingga bisa menjadi sandingan kalau misalnya ada persoalan di pusat. Itu kan biasanya saling lempar, saling menyalahkan. Jadi kalau menurut provinsi kita sudah mengirim data kita dengan kebutuhannya segini, tapi dari Kementerian di bawah ini datanya tidak di-update RDKK dan sebagainya. Kita sudah pernah memperjelas itu sehingga provinsi juga harus mengantisipasi itu, dan tentunya ini sebelum masa tanam kembali. Karena ini sudah panen ya mau kita sesegera mungkin ada realokasi lagi pupuk untuk provinsi Jawa Timur. Kita asumsi ini masih kurang, supaya diajukan untuk ada penambahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jatim,” pungkasnya. (yul)
