MAGETAN, Beritalima.com|
DPRD provinsi Jawa Timur (Jatim) mendesak UPT Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Bengawan Solo Dinas PU SDA Provinsi Jatim memperbaiki sistem irigasi sawah di sepanjang aliran Bengawan Solo. Sebab, banyak petani mengeluh kesulitan air, terutama di masa tanam ketiga (kemarau).
Permintaan ini disampaikan Komisi D DPRD provinsi Jatim dalam rapat evaluasi sistem irigasi bersama UPT PSDA dan Dinas PU SDA Provinsi Jatim di Magetan, Selasa (22/12/2020).
“Distribusi air dari Bengawan Solo ternyata tidak merata. Ada beberapa daerah yang teraliri air dengan baik. Sementara yang lain tidak. Ini yang menimbulkan polemik. Dampak lainnya, hasil produksi menjadi berkurang,” terang anggota Komisi D DPRD provinsi Jatim Masduki.
Masduki mengatakan, distribusi menjadi tidak merata karena ada oknum petugas pengaturan pintu air yang mempermainkan sistem irigasi tersebut. Karena itu dia meminta pihak SDA Jatim turun tangan, menertibkan oknum tersebut.
“Harusnya, UPT PSDA juga berembuk dengan petani sebelum mendistribusikan air, sehingga distribusi menjadi tepat dan tidak ada kecemburuan. Jangan sampai persoalan irigasi ini menimbulkan konflik sosial,” sambung politisi PKB ini.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta UPT PSDA memperbaiki beberapa pintu air agar sistem irigasi berjalan dengan baik. Sebab, di beberapa titik pintu air mulai rusak dan tidak berfungsi dengan baik.
“Jatim ini lumbung pangan. Jangan sampai terganggu. Karena itu, Dinas SDA harus memperbaiki kinerjanya di tahun 2021, terutama terkait pengelolahan sistem irigasi,” lanjutnya.
Kepala UPT PSDA Jatim Wilayah Sungai Bengawan Solo Bojonegoro, Anton Dharma Puskamas mengatakan persoalan distribusi air selalu muncul di masa tanam ketiga atau musim kemarau. Sebab, di masa itu suplai air memang terbatas.
“Maka yang bisa dilakukan adalah mengatur sistem tanam. Misalnya, padi di musim tanam pertama dan kedua. Lalu, di masa tanam ketiga diganti palawija,” paparnya.
Namun, Anton mengakui hal itu cukup sulit. Sebab, para petani lebih memilih menanam padi, meskipun di masa tanam ketiga. Sebab, hasilnya dianggap lebih banyak.
“Karenanya, banyak petani yang berkreasi, seperti membuat sumur bor,” katanya.
Terkait pemerataan distribusi air, Anton mengakui ada kendala. Hal itu berkaitan dengan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“Tapi kami akan terus berkoordinasi untuk memperbiki ini,” pungkasnya.(Yul)
