PADANG — Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra mendorong pelaksanaan parkir meter tidak ditunda dari rencana semula, yaitu mulai September 2016. Menurutnya, selain berdampak baik pada penataan perparkiran di Kota Padang, parkir motor juga bisa mengajarkan masyarakat lebih disiplin dengan tidak parkir seenaknya. Selain itu, parkir meter juga efektif mengantisipasi kebocoran keuangan daerah hingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tujuan utamanya kan untuk meningkatkan PAD serta mengajak masyarakat agar lebih tertib. Jadi harus kita dukung,” kata Wahyu kepada awak media, Jum’at (19/8/16).
Menurutnya, Pemko diminta untuk tidak terganggu dengan protes yang datang dari sejumlah pihak. Hanya saja, dalam pelaksanaan ke depan jangan ada sesuatu yang dapat memancing kecurigaan masyarakat. Pemko harus mampu mengoptimalkan hasil sesuai dengan target awal pemberlakuan parkir meter.
Ia juga berharap, LSM ataupun lembaga lain, seperti LBH yang diminta tukang parkir untuk menyuarakan keluhannya, bisa membantu memberikan pengertian pada masyarakat. “Pemberlakuan sistem parkir meter ini untuk kepentingan bersama demi menjadikan Padang sebagai kota Metropolitan,” pungkas Wahyu.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim. Ia juga mendorong agar pelaksanaan parkir meter tetap diberlakukan karena akan berdampak baik penataan parkir di Kota Padang. Di sisi lain, parkir motor akan mengantisipasi kebocoran keuangan daerah hingga mampu meningkatkan PAD.
Menurutnya, parkir meter akan membantu meminimalisir kesemrawutan. Dengan sistem parkir manual, pemilik kendaraan seenaknya memarkir bahkan hingga bermalam. Mereka hanya dikenakan bayaran Rp3 ribu. Berbeda bila diberlakukan parkir meter, orang-orang akan berpikir dua kali memarkir mobil malam-malam.
Parkir meter rencananya akan diterapkan di seluruh Kota Padang. Tiga titik sekarang hanya untuk pilot project yang kemudian akan dievaluasi lagi. Politisi Golkar ini mengakui, ada tukang parkir perempuan yang menggantungkan hidup dari parkir. Namun, kreatifitas baru pemko tersebut harus didukung karena dinilai akan membawa efek positif bagi Kota Padang.
Bila tidak dilaksanakan, perparkiran di Padang akan stagnan, sementara Padang butuh inovasi. Untuk itu, masyarakat harus cerdas dalam menyikapi perubahan yang direncanakan Pemko Padang.
Lebih lanjut dikatakan, Pemko akan tetap mengakomodir juru parkir yang dinilai layak, pendidikannya, talentanya dan kriteria lain yang dinilai cocok. “Agar tidak memberatkan, beri juga mereka tunjangan, jaminan kerja dan sejenisnya selain gaji pokok,” jelasnya.
Helmi juga menyampaikan, tidak hanya ke LBH Padang, tukang parkir di tiga titik itu juga telah melayangkan surat ke DPRD Padang. Namun, dewan belum sempat mengagendakan pembahasan, ungkapnya.
(pdm/bim/rki)
