TRENGGALEK, beritalima.com
Demi mengurangi beban anggaran daerah dalam hal pemeliharaan jalan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek dukung sejumlah opsi. Diantaranya, pihak legislator di daerah ini memberikan dukungan terhadap upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam pengalihan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi.
Pertimbanganya, selain memang jalan milik Kabupaten Trenggalek tersebut terlalu panjangnya, alokasi anggaran dari APBD terkait jalan pun sangat terbatas.
“Apalagi dana transfer dari pusat juga berkurang ditahun ini,” ungkap Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam saat ditemui beritalima.com
diruang kerjanya, Jumat (15/1/2021).
Menurutnya, diawal tahun ini (2021) semua harus berfikir untuk melakukan penguatan terhadap pembangunan infrastruktur untuk memperlancar perekonomian. Pasalnya, telah diketahui bersama adanya dampak Covid-19 yang benar-benar telah mempengaruhi dihampir semua sektor kehidupan.
Sehingga, pihaknya juga berusaha membantu mitra kerja dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merumuskan strategi-strategi solutif sesuai bidang tugas dan fungsi di DPRD.
“Adanya pandemi virus corona sejak awal tahun 2020 lalu, kondisi ekonomi masyarakat bahkan APBD sangat terganggu. Terlebih saat adanya refokusing kemarin, jadi perlu solusi alternatif dalam membantu APBD,,” imbuhnya.
Politisi senior PKB itupun menyebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Trenggalek sampai saat ini memiliki tanggungjawab pemeliharaan jalan cukup besar. Dengan asumsi, panjang jalan yang mencapai 930 kilometer maka mau tidak mau harus mempersiapkan pembiayaannya. Apalagi dana bantuan dari pemerintah pusat berkurang, sehingga mengurangi pendapatan daerah.
“Karena diakui atau tidak, APBD Trenggalek masih punya ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat. Semoga saja, dengan upaya pengajuan pengalihan status beberapa ruas jalan ke provinsi atau pusat ini, diharapkan pemda tidak memiliki beban berat,” harap Samsul Anam.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Trenggalek, Ramelan, mengatakan bahwa sebagai salah satu solusi terkait beban pemeliharaan jalan, OPD yang ada di bawah otoritasnya ini kini tengah mengajukan beberapa titik lokasi untuk pengalihan status.
“Ada beberapa titik jalan Kabupaten yang saat ini sedang dalam proses diajukan statusnya menjadi jalan Provinsi,” jelasnya.
Diantaranya, jalan dari pertigaan kantor Polisi Militer ke Utara sampai perempatan Nirwana hingga tembus ke Bendo. Lalu, jalur Karangan – Nglongsor yang di tahun ini juga ada agenda perbaikan. Serta pertigaan Widowati menuju Dinas Perikanan sampai pertigaan terminal bus.
“Ditambah, jalur perempatan Nirwana ke Utara menuju Kecamatan Bendungan dan jalur Kecamatan Kampak – Watulimo tepatnya di Desa Sebo,” kata Ramelan.
Sedangkan, untuk (jalan) yang ada di depan terminal bus karena berstatus tipe A maka bisa jadi akan dialihkan menjadi jalan nasional. “Meliputi ruas di dekat hotel Widowati – Perikanan – Terminal bus akan dialihkan menjadi jalan Nasional,” pungkasnya. (her)
