BANYUWANGI, beritalima.com – Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) rupanya masih saja dibuat ajang bancakan, untuk meraup keuntung pribadi.
Seperti contohnya yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Pada pendaftaran CPNS tahun 2018, Calon Pegawai Negeri Sipil tak luput dari incaran calo.
“Awalnya para pendaftar CPNS yang lolos admintrasi membuat semacam grop Watshap dengan tujuan agar mudah untuk menjalin komunikasi,”ujar A, salah satu CPNS Kabupaten Banyuwangi.
Lebih anjut, A, menjelaskan, dalam group tersebut juga terbentuk struktur kepengurusan seperti Ketua, 1 Ketua 2 dan Bendahara yang beranggotakan sekitar 130 orang CPNS Kabupaten Banyuwangi.
Seiring waktu berjalan, kemudian kita dimintai iuran tahap pertama oleh ketua sebesar 100 ribu perorang dengan dalih untuk biaya mengimput data dan Nomor Induk Pegawai (NIP) di Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kabupaten Banyuwangi,”terangnya. Senin (6/5/2019).
Untuk tahap kedua kita di mintai iuran lagi sebesar 100 ribu dengan dalih, karena P, yang menangani pindah kerja sehingga harus mengimput data baru lagi kepada penggantinya yakni inisial N
Tidak berhenti disitu saja, pada tahap ketiga kita juga dikenakan iuran lagi dengan nilai yang sama dengan dalih untuk mengurus Surat Keputusan (SK) berkala di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi,”paparnya.
Bendahara group Linda Ratnasari saat dikonfirmasi dirinya menyebut yang lebih tau adalah ketua silahkan langsung keketua saja,”tulisnya melalui sambungan Watshapnya, Senin (6/5/2019).
Sementara Agus Prasetyo, Ketua Group saat diwawancara melalui sambungan Watshapnya dengan singkat mengatakan, saya tidak bisa menjawab mas,”pungkasnya. Senin (6/5/2019.
Sayangnya hingga berita ini ditulis dinas yang dimaksud menerima pungutan dana dari 130 CPNS itu belum bisa dikonfirmasi, baik dari BKD dan juga Dispendik Kabupaten Banyuwangi. (Bi)
