KEPULAUAN SULA,beritaLima,com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Komando Bupati Hendrata Thes, kembali menorehkan prestasi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kedua kali berturut-turut sejak tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
Penghargaan tersebut diberikan karena Daerah berjuluk Negeri Senapan ini dinilai sukses dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021
Penghargaan diterima Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes bersama Pemerintah Daerah di Ruang Aula Kantor BPK RI, yang diserahkan langsung oleh ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Ir. Hermanto di Ternate, Jum’at (21/05/ 2021)
Penyerahan tersebut bersamaan dengan penyerahan LHP oleh BPK kepada Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes bersama perwakilan 9 Kabupaten Kota di Propinsi Maluku Utara, dari 10 Kabupaten kota seluruhnya menerima prediksi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kecuali Kabupaten Pulau Taliabu yang pemerima predikat ” tidak menyatakan pendapat” atau dibawah disclamer.
Bupati Hendrata menyampaikan Opini WTP atas LKPD 2021 diraih berkat komitmen dan kerja keras seluruh stakeholder di Kabupaten Kepulauan Sula dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Opini ini tentunya menjadi kebanggaan, sekaligus tantangan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mempertahankan masa mendatang,” ungkap Hendrata
Terkait dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI, Bupati Hendrata menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras dalam memeriksa, sekaligus bimbingan dalam upaya perbaikan sistem laporan keuangan Daerah.
“Kami sangat bersyukur karena opini WTP Tahun Anggaran 2021 ini merupakan kedua kalinya secara Berturut-turut bagi Kabupaten Kepulauan Sula di era kepemimpinan kami, “ungkap Bupati Kepulauan Sula Hendra Thes usai menerima hasil LHP.
Ini jelas membuktikan komitmen kami dalam upaya mempertahankan kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, mendapat pengakuan dari BPK RI,” ucap Hendrata
Bupati mengaku, capaian ini merupakan tindaklanjut dari sejumlah catatan dari para pemeriksa. Seperti, kelengkapan data dukung terkait kepemilikan aset daerah.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD yang telah bekerja keras dalam pengelolaan keuangan daerah meskipun di tengah masa pandemi Covid-19 tetap optimal, termasuk alokasi anggaran untuk percepatan penanganan wabah.
” Meskipun kita sudah meraih WTP secara beruntun saya selalu memberikan warning kepada semua pimpinan OPD bahwa untuk meraih opini WTP ini memerlukan kerja keras serta komitmen yg tinggi,akan tetapi lebih sulit lagi dalam usaha kita mempertahankan opini tersebut,” kata Bupati.
Tanggapan positif atas capaian WTP tersebut juga diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Sinaryo Thes. Menurutnya, hasil audit BPK yang di dalamnya ada masukan dan koreksi dari BPK RI akan menjadi pijakan kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun rencana kinerja pemerintah daerah.
“Predikat WTP yang berhasil diraih, menjadi tantangan bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, menuju pemerintahan yang lebih transparan di masa mendatang,” tandasnya.
Turut mendampingi Bupati Kepulauan Sula, (Ketua DPRD Kep Sula) Sinaryo Thes, (Sekda) Syafruddin Sapsuha, (Inspektur Inspektorat) Kamaludin Sangadji, (KadiS DPKAD) Drs.Hardiman Teapon, (Sekwan) Yulita.
Selain meraih predikat WTP juga meraih penghargaan dengan kategori pemerintah daerah paling produktif dalam menanggapi pemeriksaan semester I Tahun 2021. [DN]
