Di Depan Anggota Komisi X DPR RI, Anies: BUMD Bukan Untuk Cari Untung

JAKARTA. Beritalima.com– Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan di depan puluhan anggota Komisi X DPR RI memastikan tidak ada komersialisasi seniman dari kebijakan revitalisasi fasilitas seni dan kebudayaan Taman Ismail Marzuki (TIM) yang dilakukan Pemerintah Daerah.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lebih mementingkan nilai manfaat dari revitalisasi tersebut,” ungkap Anies dalam rapat bersama Komisi Komisi X DPR RI dengan agenda membahas revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

Memang ada kekhawatiran dari sebagian kecil pihak, ungkap Anies, nanti usahanya mencari pendapatan tinggi terganggu. “Kalau DKI Jakarta punya pendapatan sumber yang lain bisa lebih tinggi. Kebudayaan bukan mencari untung. Ini sebenarnya tak ada untung tetapi manfaatnya besar,” ujar Anies.

Dikatakan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang menjalankan pembangunan kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Karena itu, operasi perushaan itu tidak untuk mencari untung di balik revitalisasi TIM.

“Negara tidak hadir mencari untung, melainkan melaksanakan konstitusi. Perusahaan swasta mencari untung, kalau perusahaan milik negara menjalankan pembangunan,” kata dia.

Menurut Anies, revitalisasi kawasan TIM bertujuan membangun ekosistem seni di Jakarta. Karena itu, Anies berharap, ke depan di kawasan tersebut semakin banyak menarik acara kesenian bertaraf internasional.

Sebelumnya, pembangunan hotel bintang lima di kawasan TIM menjadi polemik. Kalangan seniman serta budayawan tidak ingin kawasan budaya tersebut berubah jika direvitalisasi terutama karena adanya pembangunan hotel.

Polemik ini berujung pemangkasan Penyertaan Modal Daerah (PMD) Jakpro Rp400 miliar untuk revitalisasi TIM dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Jakpro hanya diberikan Rp200 miliar untuk revitalisasi TIM. Secara keseluruhan, PMD untuk Jakpro dipangkas Rp1,9 triliun. (akhir)